{{caption}}
Pemkab Garut Batasi Jam Operasional PKL di Pasar Ciawitali

Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan aturan pembatasan jam operasional PKL di sekitar Pasar Ciawitali untuk mengatasi gangguan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

{{caption}}
PKL Pantai Bengkulu Wajib Bayar Retribusi Sampah, Kebersihan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Pemkot Bengkulu memberlakukan retribusi sampah bagi PKL di Pantai Pasir Putih hingga Pantai Jakat untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan PAD, dengan besaran retribusi bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000 per bulan.

{{caption}}
Pemkot Depok Siapkan Tempat UMKM di CFD Margonda, Mulai 4 Mei 2025!

Pemerintah Kota Depok menyediakan tempat bagi UMKM untuk berjualan di CFD Margonda mulai 4 Mei 2025, dengan pengaturan ketat demi kenyamanan bersama dan mendukung perekonomian lokal.

{{caption}}
Pemkot Bengkulu Tertibkan PKL Liar di Kawasan Pasar Panorama dan Pasar Minggu

Pemkot Bengkulu giat tertibkan PKL yang berjualan di trotoar Pasar Panorama dan Pasar Minggu demi kenyamanan dan ketertiban umum, meskipun ada pedagang yang tetap membandel.

{{caption}}
Kasat Pol-PP Lamsel Tegaskan Tak Ada Pungutan untuk PKL di Lapangan Korpri

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Lampung Selatan menegaskan tidak ada pungutan liar terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Korpri, dan mengimbau PKL untuk tertib berjualan.

{{caption}}
CFD Mataram Dihentikan Selama Ramadhan untuk Jaga Kekhusyukan Puasa

Pemerintah Kota Mataram meniadakan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana selama Ramadhan 1446 H untuk menghormati ibadah puasa umat Muslim.

{{caption}}
Pemkot Mataram Pindah Pedagang CFD ke Bekas Bandara Selaparang

Pemerintah Kota Mataram berencana memindahkan pedagang Car Free Day (CFD) ke bekas Bandara Selaparang untuk mengembalikan fungsi Jalan Udayana sebagai area olahraga, sekaligus menata aktivitas jual beli agar lebih tertib dan nyaman.

{{caption}}
Palangka Raya Genjot PAD lewat Retribusi Lapak PKL

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DPKUKMP berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dengan menaikkan retribusi lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah pasar, termasuk Pasar Blauran, Kalampangan, dan Kameloh.