Palangka Raya Genjot PAD lewat Retribusi Lapak PKL

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menggandeng 17 desa untuk mengelola retribusi pasar rakyat, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300 juta pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp300 juta dari retribusi 17 pasar tradisional pada tahun 2025 melalui kerjasama pengelolaan dengan 17 kepala desa.

Pemerintah Kota Palembang menata ulang lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar 16 Ilir selama revitalisasi, dengan pendekatan humanis dan peningkatan keamanan untuk kenyamanan pengunjung.

Pemkot Bengkulu giat tertibkan PKL yang berjualan di trotoar Pasar Panorama dan Pasar Minggu demi kenyamanan dan ketertiban umum, meskipun ada pedagang yang tetap membandel.

Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, Agus Setyawan dan Nadia Muna, prioritaskan penataan pedagang kaki lima (PKL) dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat optimistis mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp700 juta pada tahun 2025, didorong oleh kerjasama dengan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi Labuan Bajo.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sebesar Rp313 miliar pada tahun 2025, dengan fokus pada retribusi pasar dan parkir sebagai sumber utama pendapatan.

Pemerintah Kota Pariaman dirikan dua pasar takjil atau 'pabukoan' selama Ramadhan 1446 H di Pasar Rakyat Pariaman dan Pasar Kurai Taji untuk memudahkan masyarakat berbuka puasa dan menunjang perekonomian lokal, dengan pengawasan ketat dari BPOM.

BKD Kota Mataram akan mengalihkan beberapa titik pajak parkir menjadi retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, meskipun target pendapatan tetap dipatok Rp2 miliar.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan pajak air permukaan dan pajak alat berat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025, meskipun pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan akibat program opsen pajak.