DLHK Banten Akui Masalah Open Dumping Sampah, Ancam Lingkungan!

Kepala DLHK Banten mengakui masih banyak daerah di Banten yang menggunakan metode open dumping sampah, melanggar aturan dan berpotensi pidana, mendorong perlunya solusi jangka panjang dan anggaran yang memadai.

Open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka masih jadi masalah besar di Banten. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan, mengakui hal ini pada Senin, 13 Januari 2024 di Serang.

Wawan menjelaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Meskipun pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, banyak daerah di Banten masih mengandalkan open dumping.

Dampaknya sangat serius. Kasus Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kota Tangerang, misalnya, mengakibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang menjadi tersangka karena pelanggaran pengelolaan TPA. Kasus ini bahkan sampai diselidiki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Mengapa masih banyak daerah yang menggunakan open dumping? Wawan menyebut keterbatasan anggaran dan minimnya teknologi pengolahan sampah sebagai penyebab utama. Pemerintah daerah juga membutuhkan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

Solusi jangka panjang dibutuhkan. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan teknologi modern, seperti pengolahan sampah organik menggunakan maggot, diperlukan. Wawan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan serius dari pemerintah daerah.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pengelolaan sampah dan mengajukan proposal bantuan keuangan ke pemerintah pusat jika diperlukan. Pembiaran masalah ini, tegas Wawan, dapat berujung pada sanksi pidana. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas dalam visi pembangunan daerah.

DLHK Provinsi Banten siap memberikan dukungan berupa pembinaan dan koordinasi. Namun, inisiatif tetap harus datang dari pemerintah kabupaten/kota. Harapannya, teguran ini mendorong perbaikan pengelolaan sampah di Banten agar masalah lingkungan ini tidak semakin membesar di masa depan.