Indonesia Berantas Sampah: Larangan Impor & Tindakan Tegas Atasi TPA Ilegal
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran meluncurkan langkah tegas mengatasi masalah sampah, termasuk penghentian impor sampah plastik dan penindakan terhadap TPA ilegal yang mencemari lingkungan.
Indonesia serius berantas masalah sampah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai gebrakan besar: menghentikan impor sampah plastik sejak 1 Januari 2025. Langkah ini diumumkan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Hanif Faisol Nurofiq sebagai bagian dari penanganan sampah nasional yang masih banyak berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa pengelolaan yang baik.
Mengapa penanganan sampah jadi prioritas? Dalam 100 hari pertama pemerintahan, isu sampah menjadi fokus utama. Pengelolaan sampah yang buruk, khususnya metode open dumping (pembuangan terbuka), menimbulkan masalah lingkungan yang serius dan mengancam kesehatan masyarakat. TPA-TPA yang menerapkan metode ini menumpuk sampah tanpa pengolahan, menyebabkan pencemaran lingkungan yang masif.
Bagaimana dampak buruk TPA open dumping? Masyarakat sudah merasakan dampaknya. Di Depok, Jawa Barat, warga melaporkan TPA ilegal ke Komnas HAM karena pencemaran lingkungan. Hal serupa terjadi di Kudus, Jawa Tengah, dengan penyegelan mandiri TPA Tanjungrejo. Ancaman kesehatan juga nyata: air lindi dari TPA mengandung bakteri, parasit, dan zat berbahaya seperti timbal. Gas metana dari sampah organik juga memicu kebakaran TPA, seperti 35 kasus kebakaran TPA pada 2023.
Ancaman Mikroplastik. Ancaman lain adalah mikroplastik hasil degradasi sampah plastik yang mencemari tanah dan air. Peneliti BRIN, Muhammad Reza Cordova, mengungkapkan temuan mikroplastik di hampir semua ekosistem, bahkan dalam biota laut, tanah, dan udara. Tingginya kandungan mikroplastik ini berdampak pada kesehatan manusia.
Seberapa parah masalah sampah di Indonesia? Data SIPSN KLH menunjukkan, pada 2023, Indonesia menghasilkan 40,1 juta ton sampah dari 375 kabupaten/kota. Sampah organik (39,62%) dan plastik (19,15%) mendominasi. Pengelolaan sampah baru mencapai 39,01%, sementara 21,85% masih berakhir di TPA open dumping. Data 2024 menunjukkan tren yang serupa, dengan sekitar 41,4% sampah belum terkelola.
Langkah KLH atasi masalah. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tak tinggal diam. Pada November 2024, KLH menyurati pemerintah daerah yang masih menggunakan TPA open dumping, memberi waktu untuk perbaikan. Pengawasan terhadap 306 TPA yang bermasalah juga dilakukan. Beberapa TPA, seperti Sarbagita di Denpasar, sudah disegel. KLH mengancam sanksi hukum, termasuk pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar bagi pengelola TPA yang tidak patuh.
Solusi kolaboratif. Menteri Hanif menekankan pentingnya kesadaran bersama. Masyarakat harus memilah sampah, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan TPA yang baik. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan diharapkan dapat mencapai target 100% pengelolaan sampah, demi lingkungan Indonesia yang bersih dan sehat.