KLH Pastikan Ada Tahapan Sebelum Penutupan Total TPA Open Dumping
Pemerintah memastikan penutupan TPA open dumping dilakukan bertahap dengan mempersiapkan TPA baru dan memberikan sanksi administratif kepada 343 TPA yang masih melakukan pembuangan terbuka.
Jakarta, 3 Maret 2024 - Menteri Lingkungan Hidup (KLH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan pemerintah tidak akan langsung menutup total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah open dumping. Penutupan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk persiapan TPA pengganti dan perbaikan pengelolaan sampah yang ada.
Keputusan ini diambil mengingat kompleksitas proses penutupan TPA open dumping. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari studi kelayakan, pengadaan anggaran, hingga pembangunan TPA baru. Hal ini disampaikan Menteri LH Hanif Faisol saat meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, pada Senin.
Meskipun demikian, Menteri LH menegaskan bahwa perintah penutupan TPA open dumping akan segera dikeluarkan. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Tahapan Penutupan TPA Open Dumping
KLH telah menyiapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah bagi 343 TPA yang masih melakukan pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan pengelolaan sampah di TPA tersebut.
Menurut Menteri LH, rancangan terakhir yang disiapkan KLH telah mendesain tata kelola perbaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing TPA. Pertimbangannya meliputi volume sampah harian, kondisi geografis lokasi TPA, dan kepenuhan kapasitas TPA. Penutupan tidak akan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan sampah yang baru.
"Jadi kita sudah melihat sifat dari volume sampah timbulan hariannya. Kedua, karakter dari landscape tempat TPA-nya, apakah memungkinkan geser. Kemudian, apakah sudah penuh benar dan tidak ada persetujuan lingkungan. Itu sudah kita desain. Jadi ada tata waktu, tidak langsung ditutup mati, tapi ada persiapan itu," jelas Menteri LH.
Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Sampah
Menteri LH juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah. Ia menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan setidaknya tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.
Hal ini penting untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola sampah dan mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Dengan anggaran yang memadai, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Langkah-langkah yang dilakukan KLH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Proses bertahap ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah di masa mendatang.
Selain itu, KLH juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penutupan TPA open dumping untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan.
