KLH Awasi TPA Open Dumping, Target Rampung Februari 2025
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) gencar mengawasi 343 TPA open dumping dan menargetkan seluruhnya akan beres akhir Februari 2025, dengan ancaman sanksi hukum bagi pengelola yang tak patuh.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah gencar mengawasi ratusan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Sasarannya? Menuntaskan masalah ini paling lambat akhir Februari 2025. Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap 343 TPA yang terindikasi open dumping sedang berlangsung.
Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Rizal Irawan, menjelaskan bahwa pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kepada pemerintah daerah terkait. Surat tersebut menekankan perlunya perbaikan pengelolaan TPA.
Apabila tak kunjung ada perbaikan, pengelola TPA terancam sanksi hukum. Ancamannya beragam, mulai dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah hingga pidana, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
KLH telah menindak tegas beberapa TPA. Tiga TPA telah menerima sanksi administratif berupa paksaan pemerintah: TPAS Basirih (Banjarmasin), TPA Cahaya Kencana (Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan), dan TPA Bantargebang (Bekasi, Jawa Barat). Saat ini, proses penerbitan sanksi administratif untuk enam TPA lainnya juga tengah berjalan, sementara pengawasan terhadap TPA lainnya masih berlangsung.
Pengawasan ketat ini dilakukan KLH untuk memastikan pengelolaan sampah di Indonesia semakin baik dan ramah lingkungan. Metode open dumping dinilai kurang optimal dan berpotensi mencemari lingkungan. KLH berkomitmen untuk mendorong semua daerah agar segera beralih ke metode pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Target penyelesaian akhir Februari 2025 ini menunjukkan keseriusan KLH dalam menangani masalah TPA open dumping. Dengan adanya sanksi tegas dan pengawasan yang intensif, diharapkan pengelola TPA dapat meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik akan mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. KLH berharap kerjasama dari seluruh pihak terkait untuk mencapai target tersebut.
