Dorong Cakupan BPJamsostek, Sekda Gorontalo Usul Perda
Penjabat Sekda Gorontalo, Mohammad Trizal Entengo, mendorong peningkatan kepesertaan BPJamsostek, khususnya bagi pekerja rentan, dan mengusulkan Perda untuk memperkuat payung hukumnya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Mohammad Trizal Entengo, menekankan perlunya langkah nyata untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Gorontalo. Hal ini disampaikan Trizal pada Sabtu lalu di Gorontalo, menyusul rendahnya angka kepesertaan yang baru mencapai 36 persen.
Trizal menjelaskan bahwa pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya sangat membutuhkan perlindungan sosial. Untuk itu, telah diadakan rapat koordinasi guna mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2025 mendatang. Rakor tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi konkret dalam meningkatkan jumlah peserta BPJamsostek.
Rendahnya Cakupan BPJamsostek
Rendahnya angka kepesertaan BPJamsostek menjadi perhatian utama. Hanya 36 persen pekerja di Kabupaten Gorontalo yang terdaftar sebagai peserta. Trizal menekankan pentingnya perluasan cakupan, terutama bagi pekerja rentan yang seringkali luput dari perlindungan.
Usulan Perda untuk Penguatan Hukum
Sebagai solusi, Trizal mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum yang lebih kuat. Ia berpendapat, Perda akan lebih efektif daripada Peraturan Bupati (Perbup) dalam menegakkan sanksi bagi penyelenggara yang belum melaporkan kewajiban kepada BPJamsostek. Diskusi terkait urgensi Perda ini sudah dilakukan bersama BPJamsostek Provinsi Gorontalo.
Perda diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan sanksi, sehingga perlindungan pekerja menjadi lebih optimal. Trizal yakin, langkah ini akan mendorong peningkatan kepesertaan BPJamsostek secara signifikan.
Harapan Terwujudnya Perlindungan Optimal
Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi, Trizal berharap akan tercipta sinergi yang kuat dalam menghasilkan kebijakan tepat sasaran. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Kabupaten Gorontalo, terutama pekerja informal dan pekerja rentan. Hal ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
