DPA Aceh 2025 Akhirnya Final, Anggaran Rp11 Triliun Lebih Siap Digulirkan
Pemerintah Aceh resmi selesaikan DPA-SKPA untuk APBA 2025 senilai Rp11,07 triliun lebih, ditargetkan mulai berjalan Senin (24/2) mendatang guna memenuhi kebutuhan mendesak pelayanan publik dan perekonomian Aceh.
Pemerintah Aceh akhirnya menyelesaikan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Aceh (DPA-SKPA) untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025. Proses finalisasi ini menandai berakhirnya penantian panjang setelah APBA 2025 senilai Rp11,07 triliun lebih disahkan pada September 2024 lalu. Penundaan realisasi anggaran ini disebabkan oleh evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan penantian kepastian terkait efisiensi anggaran secara nasional.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh, Alhudri, mengumumkan penyelesaian DPA-SKPA pada Jumat (21/2). Ia menyatakan, "Alhamdulillah hari ini DPA-SKPA telah selesai, ditargetkan Senin (24/2) anggaran sudah mulai berjalan, saya akan kawal dan pantau di setiap SKPA." Pernyataan ini memberikan kepastian akan segera dimulainya berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Aceh yang selama ini tertunda.
Terlambatnya realisasi APBA 2025 menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Berbagai sektor krusial, seperti pelayanan kesehatan, transportasi umum, pembangunan infrastruktur, dan gaji tenaga non-ASN, sangat bergantung pada pencairan anggaran ini. Apalagi, mendekati bulan suci Ramadhan, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBA menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh.
Realisasi APBA 2025: Solusi untuk Pelayanan Publik dan Perekonomian Aceh
Alhudri menjelaskan bahwa berdasarkan perintah Gubernur Aceh, telah dilakukan rapat bersama untuk memastikan APBA segera terealisasi. Ia menekankan pentingnya APBA bagi perekonomian Aceh, karena berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bergantung pada anggaran tersebut. "Mulai pelayanan kesehatan, transportasi umum trans Kutaraja, pembangunan infrastruktur hingga gaji tenaga non ASN," ujarnya menjelaskan beberapa sektor yang terdampak.
Penundaan realisasi APBA dikhawatirkan akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Kondisi ini akan berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBA menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Pemerintah Aceh menyadari sepenuhnya akan dampak yang ditimbulkan, sehingga terus berupaya untuk menyelesaikan proses administrasi dengan cepat dan tepat.
Dengan selesainya DPA-SKPA, diharapkan seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBA 2025 dapat segera terlaksana. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Peran SKPA dalam Akselerasi Pelaksanaan APBA
Alhudri juga menyampaikan pesan kepada seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) agar bekerja keras dan serius dalam mengawal tahapan dan ketentuan pelaksanaan APBA. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah segera mengakselerasi pelaksanaan DPA yang telah disahkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pengawasan yang ketat dari Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan APBA diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBA juga menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Dengan demikian, diharapkan realisasi APBA 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Aceh. Proses pengawasan yang ketat dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Aceh dan SKPA akan menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan APBA 2025.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Semoga dengan terealisasinya APBA 2025, pembangunan di Aceh dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.
