DPR Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Bandar Narkoba di Sulteng
Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding mendesak aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah untuk menindak tegas bandar narkoba, bahkan sampai menembak di tempat jika terbukti membawa barang bukti berton-ton.

Sigi, Sulteng, 18 Januari 2024 - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri dan BNN, untuk menindak tegas para bandar narkoba di Sulawesi Tengah. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung di Sigi, Sulteng, Sabtu lalu.
Sudding menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para bandar, terutama yang kedapatan membawa barang bukti dalam jumlah besar. "Kalau ada bandar narkoba yang barang buktinya banyak, bahkan hingga berton-ton, itu harus dikejar, jika ditemukan langsung tembak di tempat para pelakunya," tegasnya. Ia bahkan menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakan tegas tersebut.
Langkah tegas ini, menurut Sudding, diperlukan karena maraknya peredaran narkoba telah merusak generasi muda Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Ia menambahkan, "Nanti saya yang bertanggung jawab, kita tidak boleh takut karena narkoba ini sudah merenggut hak-hak generasi muda, termasuk generasi muda di sini, di Sulawesi Tengah." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan DPR dalam memberantas peredaran narkoba.
Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini cukup mengkhawatirkan. Sulawesi Tengah berada di peringkat kelima se-Indonesia dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Untuk mengatasi masalah ini, Sudding mengajak seluruh aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, dan BNN, untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. "Saya mengimbau agar aparat penegak hukum bisa bersama-sama untuk menangkap dan menyelidiki bandar narkoba, bukan hanya pelaku pengguna narkotika," imbaunya.
BNN Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sepanjang tahun 2024, telah menangani 27 kasus penyalahgunaan narkotika dengan berbagai jenis barang bukti. Dari 27 kasus tersebut, terdapat 42 tersangka (38 laki-laki dan 3 perempuan). Barang bukti yang disita meliputi 2.425,24 gram sabu dan 2.204,4 gram ganja. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan dalam memberantas peredaran narkoba di Sulawesi Tengah.
Kesimpulannya, pernyataan tegas dari DPR RI ini menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah. Kolaborasi dan tindakan tegas dari seluruh aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah serius ini dan melindungi generasi muda Indonesia.