DPR Ingatkan Pemerintah Penuhi Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Anggota DPR mengingatkan pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan amanat konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Pernyataan ini disampaikan saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1). Menurutnya, hingga kini, alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya dijalankan.

Habib Syarief menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan alokasi anggaran pendidikan. "Mandatory spending pendidikan telah didekonstruksi dan menyimpang. Ini jelas pengabaian amanat konstitusi," tegasnya. Ia menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap amanat negara yang tertuang dalam konstitusi.

Dasar hukum alokasi anggaran pendidikan 20 persen tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. UUD 1945 menegaskan negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara UU Sisdiknas mengatur hal yang sama, bahkan juga mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Habib Syarief mengingatkan bahwa penetapan alokasi anggaran pendidikan 20 persen ini bukanlah proses yang mudah. "Dalam risalah persidangan, terlihat dialektika yang sangat menegangkan dan alot," ujarnya, menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat tersebut.

Sebelumnya, DPR periode 2019-2024 telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk menangani masalah anggaran pendidikan. Panja ini menyimpulkan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan pendidikan di Indonesia adalah dengan mematuhi amanat undang-undang terkait alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Sayangnya, masih terdapat masalah dalam implementasinya.

Panja Pembiayaan Pendidikan juga menemukan adanya penyimpangan, yaitu alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN yang masih digunakan untuk pendidikan kedinasan. Menurut Panja, hal ini melanggar Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Temuan ini memperkuat desakan DPR agar pemerintah benar-benar berkomitmen pada alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang.

Kesimpulannya, DPR mendesak pemerintah untuk serius menjalankan amanat konstitusi dan UU Sisdiknas dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.