DPR Kawal Otsus Papua, Dorong Pembangunan Infrastruktur di Papua Tengah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, berkomitmen mengawal Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Tengah dan mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, baru-baru ini mengunjungi Timika, Papua Tengah, untuk meninjau langsung perkembangan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah tersebut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal implementasi Otsus dan memastikan program-programnya berjalan sesuai harapan masyarakat. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Mei 2024 dan bertujuan untuk memastikan kemajuan pembangunan di Papua Tengah, khususnya dalam hal pelayanan publik, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Meskipun mengakui adanya tantangan dan belum maksimalnya pencapaian pembangunan di Papua Tengah, Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi penetapan Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga tahun lalu. Ia melihat adanya kemajuan signifikan, terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya, Zulfikar menyatakan, "Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka. Ke depan, ayo kita sama-sama pastikan Papua Tengah ini berhasil mewujudkan harapan masyarakat yang ingin maju, adil, dan sejahtera!" Pernyataan ini menekankan komitmen DPR untuk mendukung penuh pembangunan di Papua Tengah dan memastikan bahwa Otsus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
DPR Jembatani Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah Pusat
Zulfikar mengemukakan bahwa masyarakat Papua Tengah, melalui berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, dan lembaga adat, menyampaikan harapan besar terhadap peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap dampak positif Otsus. Mereka berharap agar program-program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
Komisi II DPR, melalui Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB, berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Zulfikar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus.
Pentingnya Infrastruktur Kelembagaan, Terutama Pertanahan
Selain itu, Zulfikar juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah. Salah satu fokus utama adalah mendorong pembentukan kantor wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di provinsi tersebut. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Zulfikar mengatakan, "Kami meminta Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya, termasuk memastikan Papua Tengah punya kanwil ATR/BPN sendiri." Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah.
Keberadaan kantor ATR/BPN sendiri di Papua Tengah diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, mempercepat proses sertifikasi tanah, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Ini sangat penting untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan juga dianggap penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua Tengah. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan program di masa mendatang.
Zulfikar berharap evaluasi tersebut dapat mendorong kebijakan yang lebih berdampak bagi masyarakat Papua Tengah. Ia juga berharap agar aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah pusat, terutama Presiden, agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam pembangunan Papua Tengah.
Secara keseluruhan, kunjungan Komisi II DPR ke Timika menunjukkan komitmen nyata untuk mengawal Otsus Papua dan memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan sesuai harapan. Dukungan infrastruktur kelembagaan dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.
