DPR Minta Aparat Patuhi UU SPPA dalam Kasus ABH Tasikmalaya

Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum untuk selalu menaati UU SPPA dalam menangani kasus empat anak di bawah umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga mengalami pelanggaran prosedur pemeriksaan.

Polisi Diduga Langgar Prosedur Kasus ABH di Tasikmalaya

Kasus dugaan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan empat anak di bawah umur (ABH) di Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi III DPR. Mereka meminta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk selalu mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kesimpulan ini muncul setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Keempat ABH ini diduga terlibat kasus pengeroyokan pada 17 November 2024. RDP diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan komunikasi resmi dengan Mahkamah Agung terkait pemenuhan hak-hak anak, tanpa mengintervensi proses peradilan. Komisi III menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sesuai UU SPPA.

Dugaan Ketidakhadiran Orang Tua Saat Pembuatan BAP

Habiburokhman sebelumnya mempertanyakan Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, terkait dugaan ketidakhadiran orang tua atau kuasa hukum saat pembuatan Berita Acara Perkara (BAP). Kapolres menyatakan bahwa orang tua dihubungi setelah interogasi dan hadir mendampingi anak-anak. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Yulida, orang tua salah satu ABH.

Yulida menjelaskan bahwa ia baru dihubungi oleh Kanit pukul 23.15 malam dan tiba di Polres. Ia hanya diperbolehkan menunggu di lobi dan tidak diperkenankan mendampingi anaknya selama pembuatan BAP pada 30 November 2024. Ia baru bisa mendampingi anaknya saat penandatanganan BAP pada 1 Desember 2024 pagi. Hal senada juga disampaikan orang tua ABH lainnya.

Kondisi ABH Setelah Pemeriksaan

Selain masalah pendampingan, Yulida juga mencurigai adanya tindak kekerasan terhadap anaknya selama pemeriksaan. Ia menggambarkan kondisi anaknya yang tampak kusut dan lelah, menunjukkan adanya indikasi kekerasan.

Kondisi Penahanan ABH

Kapolres Tasikmalaya Kota menjelaskan bahwa keempat ABH ditahan di ruang tahanan anak di Polsek Tawang karena keterbatasan fasilitas ruang tahanan anak di wilayah tersebut. Pernyataan ini menjadi bagian dari klarifikasi atas dugaan pelanggaran prosedur yang terjadi.

Kesimpulan

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap UU SPPA dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Komisi III DPR mendesak agar seluruh aparat penegak hukum memastikan pemenuhan hak-hak ABH, termasuk hak untuk didampingi orang tua atau wali selama proses pemeriksaan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat perlunya peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi aparat dalam menangani kasus-kasus ABH.