DPRD Bali Desak Pemprov Segera Isi Jabatan Kepala Sekolah yang Kosong
Komisi IV DPRD Bali mendesak Disdikpora Bali untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di SMA/SMK/SLB yang telah kosong sejak 2024 dan diisi oleh pelaksana tugas, guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Denpasar, 14 Mei 2024 - Komisi IV DPRD Bali mendesak Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah SMA, SMK, dan SLB di Bali. Kekosongan jabatan ini telah berlangsung sejak tahun 2024 dan hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya sekolah yang dipimpin oleh Plt. Hal ini ditemukan setelah Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah di Bali dan mendapatkan laporan dari masyarakat melalui media sosial. Dampaknya, menurut Suwirta, proses belajar mengajar menjadi kurang maksimal.
"Ya memang dari dulu sudah kosong, kita kan sudah rapat tiga kali dengan Disdikpora Bali, kebetulan kami jalan (turun ke daerah) banyak sekali pelaksana tugas kepala sekolah," ungkap Suwirta dalam keterangan pers di Denpasar, Rabu. Ia menambahkan bahwa permasalahan ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah Berdampak pada Kualitas Pendidikan
Banyaknya sekolah yang dipimpin oleh Plt kepala sekolah dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Bali. Kepemimpinan yang bersifat sementara dinilai kurang efektif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sekolah. Hal ini dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Suwirta menjelaskan bahwa setelah informasi tentang sekolah yang dipimpin Plt diunggah di media sosial, banyak Plt kepala sekolah lainnya yang melaporkan kondisi serupa dan meminta DPRD Bali untuk turun tangan. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi pengisian jabatan kepala sekolah yang definitif.
"Bahkan, SLB juga pelaksana tugas, sehingga proses belajar mengajarnya kurang maksimal. Jadi, tentunya agar itu segera diisi," tegas Suwirta. DPRD Bali berharap agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan ini.
Disdikpora Bali Akui Kekosongan Jabatan dan Jelaskan Penyebabnya
Menanggapi desakan dari DPRD Bali, Kepala Disdikpora Bali, KN Boy Jayawibawa, mengakui adanya sejumlah sekolah yang masih dipimpin oleh Plt. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain menunggu gubernur definitif dan adanya kendala dalam proses mutasi.
Boy Jayawibawa menambahkan bahwa proses mutasi saat ini tidak semudah sebelumnya. Selain itu, banyak sekolah yang kekurangan kepala sekolah karena pensiun. "Kemarin ada aturan seperti itu ketika gubernur baru terpilih, dan harus lapor tidak bisa langsung mutasi, ada di kabupaten/kota seluruh Bali," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa setelah Gubernur Wayan Koster menyelesaikan pengisian jabatan tinggi pratama eselon dua, proses pengisian jabatan kepala sekolah akan segera dilakukan. Pihaknya akan berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
Jumlah Sekolah yang Dipimpin Plt Kepala Sekolah
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Disdikpora Bali, terdapat 30 sekolah yang saat ini dipimpin oleh Plt kepala sekolah. Rinciannya adalah 19 SMA, 8 SMK, dan 3 SLB. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota di Bali, dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Badung: 3 sekolah
- Kabupaten Bangli: 1 sekolah
- Kabupaten Buleleng: 4 sekolah
- Kabupaten Gianyar: 3 sekolah
- Kabupaten Jembrana: 2 sekolah
- Kabupaten Karangasem: 4 sekolah
- Kabupaten Klungkung: 3 sekolah
- Kabupaten Tabanan: 6 sekolah
- Kota Denpasar: 4 sekolah
DPRD Bali berharap agar Disdikpora Bali dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah agar kualitas pendidikan di Bali dapat terus meningkat.
Pemerintah Provinsi Bali diharapkan segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, mengingat pentingnya peran kepala sekolah dalam memimpin dan memajukan sekolah masing-masing. Proses belajar mengajar yang optimal sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif dan berpengalaman.
