Digitalisasi Aset Penting untuk Jakarta Kota Global, DPRD DKI Minta Integrasi Data!
Digitalisasi Aset Penting untuk Jakarta Kota Global, DPRD DKI Minta Integrasi Data!

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi aset Pemprov DKI agar terdata dengan baik menuju kota global.

Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma
Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh PT Agrinas dalam pengelolaan lahan perkebunan bermasalah di Kalbar, khususnya lahan eks PT Duta Palma seluas lebih dari 45.000 hektare di Sambas dan Bengkayang, untuk memastikan kepatuhan hukum dan kese

Ketua DPRD Penajam Paser Utara Tekankan Pentingnya Sertifikasi Aset Tanah
Ketua DPRD Penajam Paser Utara Tekankan Pentingnya Sertifikasi Aset Tanah

Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Raup Muin, menekankan pentingnya sertifikasi aset tanah untuk mencegah sengketa dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pemkab Jembrana Serahkan Aset ke Masyarakat: Langkah Tepat atau Masalah Baru?
Pemkab Jembrana Serahkan Aset ke Masyarakat: Langkah Tepat atau Masalah Baru?

Pemerintah Kabupaten Jembrana berencana menyerahkan aset berupa tanah kepada masyarakat yang telah lama menggunakannya untuk fasilitas publik seperti kantor desa dan tempat ibadah, memicu diskusi tentang tata kelola aset daerah.

Kejagung dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Kelola Lahan PT Duta Palma Group
Kejagung dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Kelola Lahan PT Duta Palma Group

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian BUMN sepakat bekerja sama mengelola aset sitaan lahan seluas 200 ribu hektare milik PT Duta Palma Group untuk mencegah penurunan nilai aset dan menghasilkan keuntungan bagi negara serta masyarakat.

Kejati DKI dan BUMD Jalin Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejati DKI dan BUMD Jalin Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan 14 BUMD DKI sepakat bekerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, khususnya terkait pengelolaan aset daerah, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.