Kejagung dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Kelola Lahan PT Duta Palma Group
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian BUMN sepakat bekerja sama mengelola aset sitaan lahan seluas 200 ribu hektare milik PT Duta Palma Group untuk mencegah penurunan nilai aset dan menghasilkan keuntungan bagi negara serta masyarakat.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola aset sitaan berupa lahan seluas kurang lebih 200 ribu hektare milik PT Duta Palma Group. Lahan ini merupakan aset sitaan dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perusahaan tersebut. Kerja sama ini diumumkan setelah pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Kerja Sama Strategis untuk Pengelolaan Aset
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan alasan di balik kerja sama ini. "Hasil sitaan dari PT Duta Palma Group, dengan luas sekitar 200 ribu hektare, akan kami titipkan sementara kepada Kementerian BUMN," ujarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan mutu dan nilai aset tetap terjaga selama proses hukum masih berlangsung. Kejagung ingin memastikan aset negara ini tetap produktif dan memberikan manfaat, bukannya mengalami penurunan nilai.
Lebih lanjut, Jaksa Agung menekankan pentingnya pengelolaan aset yang menghasilkan keuntungan bagi negara dan masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada PT Duta Palma Group. Penyerahan pengelolaan aset kepada Kementerian BUMN dinilai sebagai langkah tepat karena perkara masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan final. Kementerian BUMN, dengan pengalamannya dalam mengelola aset negara, dianggap paling tepat untuk menangani hal ini.
Kementerian BUMN Sambut Baik Kerja Sama
Menteri BUMN Erick Thohir menyambut positif kerja sama ini. Ia mencontohkan kerja sama serupa yang telah terjalin antara Kejagung dan Kementerian BUMN dalam upaya pemulihan aset PT Garuda Indonesia. "Kerja sama ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan aset negara terlindungi dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Erick Thohir. Ia menekankan pentingnya menjaga agar aset sitaan tidak mengalami penurunan nilai, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi negara.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan
Kerja sama ini melibatkan beberapa pejabat penting dari Kejagung, termasuk Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Kejagung dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sitaan PT Duta Palma Group. Proses pengelolaan aset akan diawasi secara ketat untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Harapan Ke Depan
Kerja sama antara Kejagung dan Kementerian BUMN dalam pengelolaan aset sitaan PT Duta Palma Group diharapkan menjadi model kerja sama yang efektif dan efisien dalam penanganan kasus korupsi. Dengan pengalaman dan keahlian masing-masing lembaga, diharapkan pengelolaan aset dapat dilakukan secara profesional dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi negara. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan tersebut.
Ke depan, diharapkan kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus-kasus serupa, sehingga aset negara yang disita dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan aset menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.
Kesimpulan
Kerja sama Kejagung dan Kementerian BUMN dalam pengelolaan aset sitaan PT Duta Palma Group merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum dan pengelolaan aset negara. Dengan sinergi kedua lembaga, diharapkan aset negara dapat dikelola secara optimal, mencegah penurunan nilai, dan menghasilkan keuntungan bagi negara serta masyarakat. Model kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus-kasus korupsi serupa di masa mendatang.
