Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ratusan Aktivis Jember Tolak UU TNI: Jalanan Panas, DPR Didesak!
Ratusan Aktivis Jember Tolak UU TNI: Jalanan Panas, DPR Didesak!

Aksi demonstrasi ratusan aktivis di Jember menolak UU TNI baru yang dinilai cacat dan berpotensi mengancam demokrasi, mendesak revisi UU dan transparansi pemerintah.

Mahasiswa Jember Demo Tolak UU Minerba dan Efisiensi Anggaran: Indonesia Gelap?
Mahasiswa Jember Demo Tolak UU Minerba dan Efisiensi Anggaran: Indonesia Gelap?

Ratusan mahasiswa di Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD, menolak UU Minerba, efisiensi anggaran, dan pembentukan Badan Pengelola Investasi 'Danantara', menyatakan keprihatinan atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Seribuan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Jatim, Tolak UU dan Pemotongan Anggaran
Seribuan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Jatim, Tolak UU dan Pemotongan Anggaran

Ribuan mahasiswa, alumni, dan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, menolak beberapa UU dan pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan infrastruktur.

DPRD Kota Malang Kawal Efisiensi Anggaran, Ditengah Demo Mahasiswa
DPRD Kota Malang Kawal Efisiensi Anggaran, Ditengah Demo Mahasiswa

DPRD Kota Malang memastikan pengawalan kebijakan efisiensi anggaran pasca demo mahasiswa, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

1.167 Polisi Amankan Aksi Mahasiswa di Semarang: Kritik Kebijakan Pemerintah
1.167 Polisi Amankan Aksi Mahasiswa di Semarang: Kritik Kebijakan Pemerintah

Sebanyak 1.167 personel gabungan mengamankan aksi mahasiswa di Semarang yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan LPG bersubsidi, efisiensi anggaran, dan dampaknya pada beasiswa pendidikan.

Mahasiswa Bali Sukses Desak DPRD Terkait Efisiensi Anggaran Pendidikan
Mahasiswa Bali Sukses Desak DPRD Terkait Efisiensi Anggaran Pendidikan

Aliansi Bali Tidak Diam berhasil menyampaikan lima tuntutan terkait efisiensi anggaran pendidikan kepada DPRD Bali, yang berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.