Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komisi II DPR Dorong ATR/BPN Susun Regulasi Konflik Lahan Negara Demi Kepentingan Rakyat
Komisi II DPR Dorong ATR/BPN Susun Regulasi Konflik Lahan Negara Demi Kepentingan Rakyat

Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk membuat regulasi penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan institusi negara demi kepentingan rakyat.

Pemprov Sulteng Bentuk Tim Khusus, Selesaikan Konflik Lahan di Poso
Pemprov Sulteng Bentuk Tim Khusus, Selesaikan Konflik Lahan di Poso

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan sengketa lahan antara Bank Tanah dan warga Desa Watutau, Poso, yang ditandai dengan mediasi dan verifikasi lapangan hingga awal Agustus 2025.

Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas
Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas

Kejaksaan Tinggi Sumbar membantu LLDIKTI X memulihkan aset tanah seluas 725 meter persegi di Padang yang ditempati warga, setelah mediasi gagal, pematokan batas tanah akhirnya dilakukan.

Warga Kebon Sayur Demo Tolak Penggusuran di Balai Kota, Tuntut Penerbitan Sertifikat Tanah
Warga Kebon Sayur Demo Tolak Penggusuran di Balai Kota, Tuntut Penerbitan Sertifikat Tanah

Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur menggelar demonstrasi di Balai Kota Jakarta, menolak penggusuran dan meminta penerbitan sertifikat tanah atas lahan yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun.

Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare
Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan sawit seluas 52 hektare antara warga tiga kampung dengan PT Setia Agro Abadi.

Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar
DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar

Anggota DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, khususnya dugaan penyerobotan lahan dan ketidakadilan skema plasma.