DPRD Sukabumi Kritik Dinkes dan Dinsos Soal Penanganan ODGJ: Kasus Tewasnya Samson Jadi Sorotan
DPRD Kabupaten Sukabumi mengkritik lemahnya penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, yang berujung pada kematian tragis Samson akibat amukan massa.

Sukabumi, Jawa Barat, 24 Februari 2024 - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dalam menangani kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kritik ini mencuat setelah tewasnya Suherlan alias Samson, seorang ODGJ asal Kecamatan Simpenan, akibat amukan massa. Kejadian ini mengungkap kelemahan sistemik dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Sukabumi.
Menurut Hamzah, kematian Samson merupakan bukti nyata kegagalan sistem dalam menangani ODGJ. "Kami menilai peran Dinsos dan Dinkes dalam penanganan ODGJ masih lemah," tegasnya. Ia menambahkan bahwa seharusnya kasus seperti ini dapat dicegah jika kedua dinas tersebut proaktif dalam pendataan dan penanganan pasca perawatan. Minimnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) kerap dijadikan alasan klasik, padahal seharusnya menjadi perhatian utama saat pengajuan anggaran.
DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapannya untuk membantu penganggaran jika memang terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penanganan ODGJ. Namun, Hamzah menyayangkan lambannya respons pemerintah terhadap perilaku Samson yang meresahkan warga sebelum kejadian tragis tersebut. Samson diketahui sering berbuat onar, mulai dari berteriak-teriak tanpa arah, membawa senjata tajam, hingga melakukan tindakan tidak senonoh di tempat umum. Kejadian ini bukan hanya masalah kriminalitas, tetapi juga cerminan kegagalan sistem sosial dalam melindungi individu dengan gangguan jiwa.
Minimnya Pengawasan Pasca Perawatan
Hamzah mengungkapkan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan terhadap ODGJ yang telah kembali ke masyarakat. Samson, yang baru saja menyelesaikan perawatan selama satu bulan di RS Marzoeki Mahdi Bogor, seharusnya mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lanjutan. "Setelah Samson keluar dari rumah sakit, baik Dinsos maupun Dinkes tidak ada upaya serius untuk memastikan pasien mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lanjutan," ujar Hamzah. Seharusnya, ada program yang memastikan pasien tetap diawasi untuk mencegah ancaman terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat.
Ia menekankan bahwa penanganan ODGJ seperti Samson bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan solusi komprehensif. Jika sejak awal ada pendampingan yang serius, termasuk pengobatan berkelanjutan, rehabilitasi, atau bahkan solusi ekonomi bagi keluarganya, mungkin kematian tragis ini dapat dihindari. Minimnya pengawasan pasca perawatan menjadi faktor utama yang menyebabkan tragedi ini terjadi.
Lebih lanjut, Hamzah menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah seharusnya lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan dukungan bagi keluarga ODGJ. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Ke depan, diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait untuk memastikan penanganan ODGJ yang lebih efektif dan manusiawi.
Tanggapan Dinas Kesehatan
Kepala Dinkes Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, mengakui bahwa pihaknya telah berupaya melakukan penanganan terhadap Samson, termasuk merujuknya ke RS Marzoeki Mahdi dan menitipkannya ke panti rehabilitasi. Namun, ia juga mengakui keterbatasan dalam melakukan pengawasan penuh. Agus Sanusi menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membantu mengawasi dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Pernyataan Agus Sanusi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan ODGJ, serta bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi peran tersebut secara efektif. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya peran serta dalam membantu penanganan ODGJ.
Kejadian ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem penanganan ODGJ di Kabupaten Sukabumi. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan anggaran dan SDM, serta program rehabilitasi dan pendampingan yang komprehensif agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pengawasan juga harus dimaksimalkan melalui program-program yang mendukung.
Kasus kematian Samson menjadi sorotan tajam dan harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Penanganan ODGJ membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan profesional.