DPRK Mimika Desak Percepatan Pembangunan SPBU Apung di Wilayah Pesisir
Anggota DPRK Mimika, Simson Gwijangge, mendesak pemerintah dan Pertamina untuk mempercepat pembangunan SPBU apung di wilayah pesisir Kabupaten Mimika guna memudahkan akses BBM bagi masyarakat.
![DPRK Mimika Desak Percepatan Pembangunan SPBU Apung di Wilayah Pesisir](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/11/000034.526-dprk-mimika-desak-percepatan-pembangunan-spbu-apung-di-wilayah-pesisir-1.jpg)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, Simson Gwijangge, menyuarakan keprihatinannya terhadap sulitnya akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat pesisir. Ia mendesak pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera menyelesaikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) apung. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 10 Februari 2024, di Timika.
Perjuangan Akses BBM di Wilayah Pesisir
Menurut Gwijangge, masyarakat pesisir Mimika saat ini menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memperoleh BBM. Mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk membeli bahan bakar, yang menyita waktu dan biaya. Hal ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keseharian mereka, mulai dari transportasi hingga operasional industri kecil dan pembangkit listrik.
"Kami minta pemerintah daerah dan Pertamina mempercepat pembangunan SPBU apung karena masyarakat di wilayah pesisir saat ini masih harus melakukan perjalanan ke kota untuk membeli BBM," tegas Gwijangge. Ia menekankan pentingnya ketersediaan BBM yang mudah diakses sebagai prioritas utama bagi warga pesisir.
Hambatan Pembangunan SPBU Apung
Gwijangge mengungkapkan bahwa DPRK Mimika telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan SPBU apung yang sedang dikerjakan oleh Pertamina. Namun, proyek tersebut terhambat oleh proses perizinan dan kajian kelayakan yang berbelit. Oleh karena itu, DPRK akan mendorong percepatan pengurusan izin pembangunan SPBU apung tersebut.
"Namun proyek tersebut masih terhambat perizinan dan kajian kelayakan sehingga kami akan mendorong agar perizinan pembangunan SPBU apung segera dikeluarkan," jelasnya. Selain itu, DPRK Mimika juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan kelancaran pembangunan SPBU apung tanpa hambatan birokrasi.
Dampak Cuaca terhadap Akses BBM
Kondisi cuaca dan gelombang laut yang tinggi di wilayah pesisir Mimika semakin memperparah kesulitan akses BBM. Nelayan dan masyarakat pesisir lainnya sangat terdampak, karena kesulitan mendapatkan BBM untuk aktivitas mereka sehari-hari. SPBU apung diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini.
"Apalagi saat ini kondisi cuaca dan gelombang laut yang cukup tinggi sehingga masyarakat terutama nelayan sulit mendapatkan BBM," tambah Gwijangge. Ia berharap pembangunan SPBU apung dapat segera rampung dan memberikan kemudahan akses BBM bagi seluruh masyarakat pesisir Mimika.
Harapan Ke Depan
Keberadaan SPBU apung di wilayah pesisir Mimika diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses BBM yang mudah akan menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, transportasi, dan berbagai sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
DPRK Mimika berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan SPBU apung ini hingga selesai. Mereka berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dapat terwujud untuk menyelesaikan permasalahan akses BBM di wilayah pesisir Mimika.
Ke depan, diharapkan adanya evaluasi berkala terhadap operasional SPBU apung untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat pesisir Mimika. Semoga pembangunan SPBU apung ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam akses BBM.