Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pemberantasan Narkoba di Sumbar, Pastikan BNNP
Kepala BNNP Sumbar tegaskan komitmen pemberantasan narkoba tetap maksimal meski ada efisiensi anggaran, Sumbar urutan keenam daerah rawan narkoba di Indonesia.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Brigjen Polisi Riki Yanuarfi, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan mengurangi komitmen dan upaya pemberantasan narkotika di Provinsi Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan di Padang, Jumat (21/3), menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Meskipun terdapat dampak efisiensi anggaran terhadap operasional BNNP Sumbar, Brigjen Riki menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama dan akan terus dimaksimalkan.
Brigjen Riki menjelaskan bahwa Inpres tersebut harus disikapi dengan bijak. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Justru, BNNP Sumbar akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai target pemberantasan narkoba yang telah ditetapkan. Hal ini penting mengingat posisi Sumbar yang cukup memprihatinkan dalam data BNN, yaitu berada di peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia sebagai wilayah rawan penyalahgunaan narkotika.
Ia menambahkan, "Kita memang terdampak efisiensi anggaran namun upaya pemberantasan narkotika harus tetap kita maksimalkan termasuk bersinergi dengan pihak lain." Kolaborasi dan kerja sama antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Lebih lanjut, Brigjen Riki menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Sumbar.
Tantangan Pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat
Berdasarkan data dan penelitian BNN, beberapa faktor berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Selain letak geografis Sumbar yang menjadi jalur peredaran narkotika, prevalensi jumlah penduduk juga menjadi faktor penting. "Jadi ada data yang menunjukkan jumlah penduduk dengan pemakai di Sumbar yang cukup tinggi dari daerah lainnya," ungkap Brigjen Riki. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini.
Tidak hanya dari daerah tetangga, peredaran narkotika di Sumbar juga berasal dari luar negeri. Jalur penyelundupan umumnya melalui Aceh, Medan, dan Riau. "Sementara Sumbar ini termasuk jalur pendistribusian narkotika ke Palembang, Jambi, Bengkulu dan Lampung," tambah Brigjen Riki. Fakta ini menunjukkan kompleksitas masalah narkotika di Sumbar dan memerlukan penanganan yang serius dan terkoordinasi.
BNNP Sumbar menyadari keterbatasan sumber daya, tetapi berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan. Efisiensi anggaran tidak akan menghalangi komitmen BNNP Sumbar dalam memberantas peredaran narkotika di Ranah Minang. Kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, akan terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Strategi BNNP Sumbar dalam Menghadapi Efisiensi Anggaran
BNNP Sumbar akan menerapkan strategi yang efisien dan efektif dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Hal ini termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, peningkatan koordinasi antar instansi, dan penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan. Dengan strategi ini, diharapkan pemberantasan narkotika di Sumbar tetap berjalan maksimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Prioritas BNNP Sumbar tetap pada pencegahan dan penindakan. Program-program pencegahan akan terus digencarkan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika, sementara penindakan akan difokuskan pada jaringan pengedar besar. Dengan cara ini, BNNP Sumbar berharap dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan narkotika di Sumatera Barat.
Komitmen BNNP Sumbar dalam memberantas narkotika tetap kuat. Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, BNNP Sumbar akan terus berupaya maksimal untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Sumatera Barat. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.
Dengan adanya berbagai strategi yang telah direncanakan, BNNP Sumbar optimis dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat meskipun dengan adanya efisiensi anggaran. Komitmen dan kerja keras seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
"Kita harus berkolaborasi apalagi sumber daya manusia maupun anggaran sangat terbatas dan yang pasti ego sektoral harus kita kesampingkan," tegas Brigjen Riki.
