Ekonom: Dewan Pengawas Danantara Harus Jadi Mitra, Bukan Sekadar Pelengkap
Ekonom Wijayanto Samirin merekomendasikan agar dewan pengawas BPI Danantara diisi oleh profesional berintegritas dan non-politis, serta menerapkan merit system dalam pemilihannya.

Hari ini, Senin (24/2), Indonesia bersiap menyaksikan peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, diperkirakan akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Namun, sebelum peluncuran resmi, perdebatan mengenai struktur kepengurusan dan peran dewan pengawas telah mengemuka.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan pentingnya peran dewan pengawas (dewas) dan komite audit dalam BPI Danantara. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya diposisikan sebagai mitra setara, bukan sekadar pelengkap. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel.
Wijayanto juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalitas dalam pemilihan anggota dewan pengawas. Menurutnya, 'Merit system wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan organisasi. Manfaatkan Indonesia yang luas, yang penuh dengan sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader. Jika perlu, rekrut expat (ekspatriat) terbaik untuk ikut memajukan Danantara/ BUMN,' ungkap Wijayanto.
Dewan Pengawas sebagai Mitra Strategis
Lebih lanjut, Wijayanto menjelaskan bahwa mekanisme eksternal harus dibangun dengan mengedepankan transparansi. Transparansi ini mencakup pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis. Ia menambahkan, 'Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi.' Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, membangun good corporate governance (GCG) yang kuat merupakan kunci untuk mencegah praktik-praktik buruk dan menghindari penyalahgunaan BUMN untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, Danantara dapat dikelola secara profesional dan berkontribusi optimal bagi perekonomian Indonesia.
Senada dengan Wijayanto, pengamat BUMN Toto Pranoto juga menekankan pentingnya kepemimpinan profesional dan berintegritas di BPI Danantara. Ia menambahkan bahwa pemimpin Danantara harus diterima baik oleh pasar maupun publik untuk menghindari sentimen negatif di pasar.
Tantangan dan Harapan untuk Danantara
Peluncuran Danantara membawa harapan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan good corporate governance yang kuat dan pemilihan pemimpin yang tepat. Peran dewan pengawas sebagai mitra strategis menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan aset negara secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Dengan mengutamakan meritokrasi dan transparansi, Danantara diharapkan mampu mencapai tujuannya sebagai sovereign wealth fund yang berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Perhatian publik dan pengawasan dari berbagai pihak akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan Danantara.
Keberadaan dewan penasihat yang ditunjuk langsung oleh Presiden juga perlu dipertimbangkan dalam konteks pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Komposisi dan peran dewan penasihat ini perlu dijelaskan secara rinci untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan transparansi.
Secara keseluruhan, kesuksesan Danantara bergantung pada komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Peran dewan pengawas sebagai mitra yang setara dan independen menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.