Erick Thohir: Percepatan Program 3 Juta Rumah dengan Sinergi dan Transparansi Data
Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen wujudkan program 3 juta rumah lewat kolaborasi antar kementerian, transparansi data, dan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana.
Jakarta, 21 Januari 2024 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan komitmennya untuk memastikan kesuksesan program pembangunan 3 juta rumah. Langkah ini melibatkan keterbukaan data dan kerja sama erat dengan kementerian terkait. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Kementerian BUMN telah menjalin sinergi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kolaborasi ini difokuskan pada identifikasi dan pemanfaatan lahan potensial untuk pembangunan hunian Transit Oriented Development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas perumahan.
"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ungkap Erick Thohir di Jakarta, Selasa lalu. Program TOD ini menjadi salah satu strategi kunci dalam pencapaian target 3 juta rumah.
Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN di bawahnya berfokus pada pembangunan TOD. Konsep hunian vertikal dalam setiap titik TOD memungkinkan pembangunan hingga 800-1.000 unit rumah. Pembagiannya direncanakan 60 persen untuk rumah non-subsidi dan 40 persen untuk rumah subsidi, menargetkan berbagai segmen masyarakat.
Erick Thohir menekankan pentingnya perbaikan database developer dan notaris untuk mencapai target 3 juta rumah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik tidak bertanggung jawab dan melindungi konsumen, khususnya dalam program rumah subsidi. Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan penggunaan dana pemerintah tepat sasaran.
"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," tegas Erick Thohir. Perbaikan sistem ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan.
Selain itu, Erick Thohir mendorong PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk meningkatkan good corporate governance. Hal ini penting mengingat BTN berperan besar dalam pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mencakup hampir 82 persen dari total pembiayaan.
