Evaluasi Layanan Kemenkumham Jateng di MPP Surakarta: Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Kemenkumham Jawa Tengah melakukan evaluasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Surakarta untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, serta menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN RB.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah baru-baru ini menggelar rapat evaluasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Solo. Evaluasi ini fokus pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diberikan Kemenkumham di MPP Surakarta sejak tahun lalu.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkumham Jateng, Deni Kristiawan, mewakili Kepala Kanwil Heni Susila Wardoyo, menjelaskan bahwa layanan AHU di MPP Surakarta merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
Evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas kerja sama dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pihak Kemenkumham Jateng mengakui pentingnya evaluasi untuk memastikan layanan AHU di MPP berjalan optimal dan memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, evaluasi ini juga mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya. Kemenkumham berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan temuan dari evaluasi ini.
Kepala DPMPTSP Kota Surakarta, Andriyani, turut menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemenkumham merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surakarta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surakarta dan sekitarnya. Pihaknya menekankan pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kinerja MPP Surakarta secara keseluruhan.
Hasil evaluasi, menurut Andriyani, berfokus pada beberapa poin penting. Hal ini meliputi transparansi jam kerja, kesiapan petugas, serta kejelasan standar layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan evaluasi ini, diharapkan pelayanan di MPP Surakarta akan semakin baik dan efisien.
Kerja sama antara Kemenkumham Jateng dan DPMPTSP Kota Surakarta diharapkan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kedua instansi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surakarta, memastikan akses layanan yang mudah dan cepat bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulannya, evaluasi layanan di MPP Surakarta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan rekomendasi Kementerian PAN RB dan komitmen dari kedua instansi, diharapkan layanan AHU di MPP Surakarta akan semakin baik dan memuaskan masyarakat.
