Pemkab Kapuas Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pemkab Kapuas Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemkab Kapuas berkomitmen membina dan mengawasi desa melalui berbagai OPD agar pemerintahan desa berjalan baik dan sesuai aturan.

DPRD Lombok Tengah Awasi Ketat PAW Kepala Desa di Empat Desa
DPRD Lombok Tengah Awasi Ketat PAW Kepala Desa di Empat Desa

Komisi I DPRD Lombok Tengah mengawasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala desa di empat desa pada Mei-Juni 2025, memastikan prosesnya transparan dan kondusif.

KPU Kapuas Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp844 Juta, Usul Pembangunan Kantor Baru
KPU Kapuas Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp844 Juta, Usul Pembangunan Kantor Baru

KPU Kapuas mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp844 juta dan mengusulkan pembangunan kantor baru yang lebih representatif.

Pemkab Kapuas Hibahkan Aset untuk Dukung Kejari Kuala Kapuas
Pemkab Kapuas Hibahkan Aset untuk Dukung Kejari Kuala Kapuas

Pemerintah Kabupaten Kapuas memberikan hibah berupa kendaraan, perangkat komputer, dan elektronik kepada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas untuk mendukung penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

KPU Kalsel Libatkan Lembaga Pemantau Kawal PSU Banjarbaru: Jamin Pilkada Jujur dan Adil
KPU Kalsel Libatkan Lembaga Pemantau Kawal PSU Banjarbaru: Jamin Pilkada Jujur dan Adil

KPU Kalimantan Selatan melibatkan lembaga pemantau untuk mengawal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru pada 19 April 2025, guna memastikan proses pemilihan berjalan jujur dan adil.

Bawaslu Gorontalo Utara Lantik Pengawas Kecamatan, Awasi PSU Pilkada 2024
Bawaslu Gorontalo Utara Lantik Pengawas Kecamatan, Awasi PSU Pilkada 2024

Bawaslu Gorontalo Utara melantik dan membekali 33 pengawas kecamatan untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, demi memastikan proses demokrasi berjalan integritas dan profesional.

Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan
Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan

Komisi II DPR dan Wamendagri menyoroti perlunya penguatan DKPP RI dalam revisi UU Pemilu, termasuk independensi kelembagaan dan perluasan kantor perwakilan untuk peningkatan aksesibilitas pengaduan.