Fakta Menarik: Tingkat Kemiskinan Kalbar Turun Signifikan, Capai Angka Terendah Sejak 2019
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Kemiskinan Kalbar terus menurun, mencapai 6,16% pada Maret 2025. Apa saja faktor pendorong di balik tren positif ini?
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut terus menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,16 persen. Angka ini merupakan penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan posisi pada September 2024.
Jika dibandingkan dengan Maret 2024, penurunan yang lebih signifikan terlihat, yakni sebesar 0,16 persen poin. Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, mengungkapkan data ini di Pontianak, Minggu, menandakan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut.
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per Maret 2025 mencapai 330,95 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 3,04 ribu orang dibandingkan September 2024, serta penurunan 5,13 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2024. Tren positif ini mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan.
Penurunan Merata di Perkotaan dan Perdesaan
Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat terjadi secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di area perkotaan, persentase penduduk miskin berhasil turun dari 4,62 persen pada September 2024 menjadi 4,48 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang signifikan, yakni sebesar 1,92 ribu orang, dari 94,82 ribu menjadi 92,90 ribu orang.
Sementara itu, di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Angka kemiskinan di perdesaan turun dari 7,26 persen menjadi 7,22 persen pada periode yang sama. Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebesar 1,12 ribu orang, dari 239,17 ribu menjadi 238,05 ribu orang.
Muh Saichudin menjelaskan bahwa berbagai intervensi kebijakan pemerintah berperan besar dalam pencapaian ini. Program-program seperti bantuan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara kolektif telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Garis Kemiskinan dan Kontribusi Kebijakan
Pada Maret 2025, BPS mencatat Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar Rp622.882 per kapita per bulan. Angka ini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan, yang memisahkan penduduk miskin dari non-miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Garis Kemiskinan tersebut terdiri dari dua komponen utama. Komponen Garis Kemiskinan Makanan menyumbang sebesar Rp468.496, atau sekitar 75,21 persen dari total garis kemiskinan. Sisanya, sebesar Rp154.386 atau 24,79 persen, berasal dari komponen Garis Kemiskinan Non-Makanan, yang mencakup kebutuhan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Barat memiliki 5,19 orang anggota. Dengan demikian, secara agregat, nilai garis kemiskinan per rumah tangga miskin mencapai Rp3.232.758 per bulan. Angka ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan dan program pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada keluarga.
Tantangan dan Proyeksi Masa Depan
Secara umum, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren penurunan sejak Maret 2019, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun, tren positif ini sempat mengalami gangguan pada September 2020 dan September 2022. Gangguan tersebut terjadi akibat faktor eksternal yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Saichudin, kenaikan angka kemiskinan pada periode tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga turut menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat miskin.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional dan global, BPS Kalimantan Barat optimistis provinsi ini mampu mempertahankan tren positif penurunan kemiskinan. Keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong inklusi ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Penurunan kemiskinan bukan hanya soal angka, melainkan tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
