Fakta Mengejutkan: Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, DPR Apresiasi Upaya Pemerintah Wujudkan Keadilan Energi di Wilayah 3T
Anggota DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dan PLN dalam mempercepat elektrifikasi di wilayah 3T, mewujudkan Keadilan Energi. Namun, ribuan desa masih gelap.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibuin, baru-baru ini menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero). Apresiasi ini diberikan atas komitmen kuat mereka dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Fokus utama adalah percepatan elektrifikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua.
Manibuin menegaskan bahwa upaya ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan energi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya di daerah-daerah yang selama ini minim akses. Kunjungan kerja Menteri ESDM dan jajaran PLN ke Biak serta Kepulauan Yapen menjadi indikator keseriusan ini.
Program percepatan elektrifikasi ini bukan sekadar proyek teknis, melainkan cerminan dari visi keadilan sosial yang lebih luas. Akses listrik yang memadai menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pemerataan pembangunan nasional. Ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Tantangan Keadilan Energi di Wilayah 3T
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa hingga triwulan I 2025, masih terdapat tantangan signifikan dalam mewujudkan Keadilan Energi. Sekitar 10.068 desa di Indonesia belum teraliri listrik secara penuh. Selain itu, sekitar 1,28 juta rumah tangga, atau setara 1,49 persen dari total rumah tangga nasional, masih belum memiliki akses listrik.
Mayoritas dari desa dan rumah tangga yang belum terlistriki ini berlokasi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kondisi ini menyoroti urgensi program percepatan elektrifikasi. Alfons Manibuin menekankan bahwa akses listrik adalah indikator penting pemerataan pembangunan, bukan hanya isu teknis.
Untuk menuntaskan persoalan akses listrik ini, dibutuhkan investasi yang sangat besar. Diperkirakan dana sebesar Rp50,01 triliun diperlukan. Investasi ini mencakup pembangunan pembangkit listrik baru, pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta program listrik desa dari PLN dan bantuan pemasangan listrik baru bagi masyarakat.
Strategi dan Komitmen Pemerintah untuk Elektrifikasi Nasional
Pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Rencana ini menargetkan rasio elektrifikasi mendekati 100 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah langkah ambisius yang menunjukkan komitmen serius negara.
Alfons Manibuin menyatakan optimisme bahwa seluruh desa di Indonesia akan segera "terang benderang" dengan adanya program ini. Dia menegaskan bahwa program elektrifikasi ini sejalan dengan visi besar ketahanan energi nasional. Selain itu, juga secara langsung mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kementerian ESDM, PT PLN, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang efektif akan memastikan program listrik desa berjalan optimal. Hal ini juga diharapkan mampu menurunkan kesenjangan energi antarwilayah di Indonesia.
Pada akhirnya, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T secara signifikan. Anggota DPR RI tersebut sekali lagi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri ESDM, jajaran PLN, dan semua pihak yang bekerja keras mewujudkan Keadilan Energi di Nusantara.
