Fakta Unik: Tiga Kabupaten Ini Jadi Prioritas Pendampingan Kawasan Pedesaan Kalsel oleh Dinas PMD
Dinas PMD Kalsel fokus pada pendampingan kawasan pedesaan di tiga kabupaten untuk percepatan pembangunan. Cari tahu bagaimana strategi ini akan mengubah wajah desa di Kalsel!
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memprioritaskan program pendampingan kawasan pedesaan. Inisiatif strategis ini menyasar tiga kabupaten utama di wilayah tersebut. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan.
Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kalsel, Andie Putra Pratama, menjelaskan pentingnya kolaborasi. Pembentukan kawasan pedesaan adalah konsep vital yang perlu dijalankan dari pusat hingga desa. Ini diharapkan menciptakan dampak pembangunan yang lebih luas bagi kemajuan daerah.
Tiga kabupaten yang menjadi fokus pendampingan adalah Tanah Laut, Kotabaru, dan Balangan. Pendampingan ini ditargetkan dimulai akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Proses ini akan memberikan dukungan teknis untuk perencanaan dan pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMDesma).
Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan
Konsep kawasan pedesaan merupakan fondasi penting dalam upaya percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Meskipun Kalsel telah memiliki tiga kawasan pedesaan prioritas, Dinas PMD Kalsel menilai pencapaian tersebut belum optimal. Masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengejar pemerataan pembangunan desa yang menyeluruh.
Oleh karena itu, Dinas PMD Kalsel secara aktif membuka kesempatan bagi pemerintah kabupaten. Mereka didorong untuk membentuk kawasan pedesaan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Langkah ini juga menjadi dorongan bagi kabupaten yang belum memiliki kawasan pedesaan agar segera bergerak maju.
Pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan lintas desa. Skema kawasan ini akan membantu pemerintah kabupaten mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan. Ini mencakup penyusunan perencanaan yang matang, pembentukan BUMDesma yang efektif, serta penetapan lokus kawasan secara tepat.
Target dan Mekanisme Pendampingan
Dinas PMD Kalsel telah menetapkan jadwal dan lokasi prioritas untuk memulai program pendampingan ini. Kabupaten Tanah Laut akan menjadi lokasi pertama yang difasilitasi pada akhir Juli 2025. Pertemuan dengan Kabupaten Kotabaru dan Balangan direncanakan pada pekan pertama Agustus 2025.
Mekanisme pendampingan ini melibatkan peran sentral Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat kabupaten. TKPKP dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat. Struktur ini sesuai dengan amanat Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dinas PMD Provinsi Kalsel akan beraudiensi langsung dengan Sekda kabupaten terkait. Audiensi ini bertujuan memastikan adanya dukungan penuh dari berbagai sektor. Kolaborasi lintas sektor adalah strategi jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
Andie Putra Pratama menekankan pentingnya peran Sekda sebagai Ketua TKPKP. Sekda diharapkan mampu menggerakkan seluruh SKPD terkait secara efektif. Hal ini akan mempercepat proses pembentukan kawasan, mulai dari musyawarah antar desa hingga penetapan legal kawasan. Ini juga akan mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah.
