LPBH NU Kediri Dampingi Kades Kuatkan Tata Kelola Desa
LPBH NU Kediri Dampingi Kades Kuatkan Tata Kelola Desa

LPBH NU Kabupaten Kediri memberikan pendampingan hukum dan edukasi kepada para kepala desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mencegah praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

Pemkab HSS Jalin Kerja Sama dengan Kejari: Desa Mendapat Pendampingan Hukum
Pemkab HSS Jalin Kerja Sama dengan Kejari: Desa Mendapat Pendampingan Hukum

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berkolaborasi dengan Kejari HSS untuk memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa
Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkolaborasi dengan Kejari untuk mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Gubernur Jambi Desak Apdesi Bentuk Badan Advokasi Kades: Lindungi Kepala Desa dari Jeratan Hukum
Gubernur Jambi Desak Apdesi Bentuk Badan Advokasi Kades: Lindungi Kepala Desa dari Jeratan Hukum

Gubernur Jambi, Al Haris, mendesak Apdesi Provinsi Jambi membentuk badan advokasi untuk melindungi kepala desa dari permasalahan hukum terkait pengelolaan dana desa dan pemerintahan desa.

Kejagung dan Kemendes PDT Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa Rp71 Triliun
Kejagung dan Kemendes PDT Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa Rp71 Triliun

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal mencegah kebocoran dana desa yang mencapai Rp71 triliun di tahun 2025 dengan pendampingan dan penegakan hukum.

Kemenkumham Sulteng Ajak Kades dan Lurah Bantu Warga Atasi Masalah Hukum
Kemenkumham Sulteng Ajak Kades dan Lurah Bantu Warga Atasi Masalah Hukum

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng meminta kepala desa dan lurah berperan aktif membantu warga menyelesaikan masalah hukum, memanfaatkan pendekatan humanis dan musyawarah untuk mengurangi beban sistem peradilan.

Pemkab Mukomuko Fasilitasi Masalah Dana Desa 2024
Pemkab Mukomuko Fasilitasi Masalah Dana Desa 2024

Pemkab Mukomuko bersama DPRD akan memfasilitasi penyelesaian sengketa temuan kerugian negara dalam proyek fisik Dana Desa 2024 yang dipertanyakan sejumlah kepala desa.