Freeport: Ekspor Terhambat, Potensi Kerugian Negara Capai Rp65 Triliun
Penghentian ekspor konsentrat Freeport akibat insiden kebakaran smelter Gresik berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga Rp65 triliun dan berdampak signifikan pada perekonomian daerah Papua.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, mengungkapkan potensi kerugian ekonomi yang signifikan jika ekspor konsentrat tembaga terhambat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR, Rabu lalu, Tony memaparkan bahwa penghentian ekspor dapat mengurangi pendapatan negara hingga 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp65 triliun.
Kerugian tersebut disebabkan oleh terhentinya operasi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, akibat insiden kebakaran pada 14 Oktober 2023. Kejadian ini dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure), sehingga 1,5 juta dry metric ton (dmt) konsentrat yang seharusnya dimurnikan di dalam negeri, kini tertahan dan tidak dapat diolah. Akibatnya, hanya 40 persen konsentrat yang dapat diolah oleh PT Smelting di Gresik.
Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa dampak finansial tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah di Papua. Provinsi Papua Tengah diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika Rp2,3 triliun, dan kabupaten lain di Papua Tengah sekitar Rp2 triliun, total kerugian mencapai Rp5,6 triliun.
Dampak Berhenti Ekspor Konsentrat Freeport
Berhentinya ekspor konsentrat Freeport memiliki dampak yang meluas dan kompleks. Tidak hanya berdampak pada pendapatan negara dan daerah, tetapi juga berdampak pada program-program pengembangan masyarakat. PTFI mengalokasikan 1 persen dari pendapatannya untuk program kemitraan masyarakat. Dengan berkurangnya pemasukan akibat terhentinya ekspor, dana kemitraan ini diperkirakan akan berkurang sekitar 60 juta dolar AS atau sekitar Rp960 miliar pada tahun 2025.
Tony Wenas menekankan bahwa penghentian ekspor konsentrat ini merupakan kerugian besar bagi semua pihak. Hal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dan daerah, tetapi juga pada program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan oleh PTFI. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan, bahkan lebih dari 5 miliar dolar AS jika dihitung dengan harga saat ini.
Berdasarkan IUPK PTFI yang berlaku, Tony meminta agar ekspor konsentrat dapat dilakukan meskipun terjadi keadaan kahar. Namun, ia juga mengakui perlunya penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor dalam situasi seperti ini. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak terkait.
Solusi dan Harapan Ke Depan
Pemerintah dan PTFI perlu segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta PTFI, untuk memastikan bahwa dampak negatif dari penghentian ekspor konsentrat dapat diminimalisir. Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah penyesuaian regulasi untuk memungkinkan ekspor konsentrat dalam keadaan kahar, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Selain itu, perlu juga dikaji ulang mekanisme pengelolaan smelter di Gresik untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Peningkatan sistem keamanan dan pemeliharaan fasilitas produksi sangat penting untuk menjamin kelancaran operasi dan mencegah kerugian ekonomi yang besar. Hal ini membutuhkan investasi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Pentingnya antisipasi risiko dan pengelolaan krisis yang efektif perlu menjadi perhatian utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Ke depan, diharapkan pemerintah dan PTFI dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari kejadian ini dan memastikan kelancaran operasional PTFI serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
