Gratispol Kaltim: Pendidikan Gratis 2025, Matangkan Pergub dan Salurkan Dana Langsung ke Kampus

Pemprov Kaltim mematangkan Program Gratispol untuk pendidikan gratis tahun 2025, dengan penyaluran dana langsung ke perguruan tinggi melalui perbankan, meskipun terdapat kendala regulasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan Program Gratispol, sebuah program pendidikan gratis yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan prioritas 100 hari kerja Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan gratis. Program ini mencakup biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Kaltim di perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi tersebut.

Saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Gratispol sedang dalam proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim, Dasmiah, menyatakan bahwa draf Pergub diharapkan kembali ke Kaltim dalam waktu dekat dan akan segera dijalankan setelah disahkan. Meskipun Gubernur menginginkan penyaluran dana langsung ke perguruan tinggi, hal ini terkendala regulasi yang membatasi kewenangan provinsi hanya pada pendidikan tingkat SMA/SMK.

Oleh karena itu, Biro Kesra Pemprov Kaltim akan mengelola program ini, yang mencakup pelayanan pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Untuk memastikan penyaluran dana sesuai aturan, Pemprov Kaltim akan berkolaborasi dengan perbankan. Dana bantuan akan disalurkan ke rekening mahasiswa berdasarkan data by name by address sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur, dan bank yang ditunjuk akan mentransfer dana langsung ke perguruan tinggi masing-masing.

Proses Pengesahan Pergub dan Mekanisme Penyaluran Dana

Proses pengesahan Pergub Gratispol menjadi langkah krusial dalam merealisasikan program pendidikan gratis ini. Setelah Pergub disahkan, Pemprov Kaltim akan segera menjalankan program tersebut. Dasmiah menekankan pentingnya koordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan Pergub sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian agar program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Mekanisme penyaluran dana langsung ke perguruan tinggi dipilih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kerja sama dengan perbankan akan menjadi kunci keberhasilan dalam penyaluran dana ini. Sistem by name by address akan memastikan bahwa dana bantuan tepat sampai kepada mahasiswa yang berhak menerimanya. Pemprov Kaltim juga akan memastikan bahwa penyaluran dana ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan dalam bentuk hibah, melainkan skema kerja sama.

Pemprov Kaltim menyadari pentingnya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, tim transisi gubernur akan menyusun timeline sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota dan lingkungan mahasiswa serta siswa. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami program Gratispol dengan baik. Selain itu, data prognosis penerimaan mahasiswa baru dari seluruh perguruan tinggi di Kaltim juga telah diminta untuk menentukan jumlah penerima bantuan UKT.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Gratispol

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Gratispol adalah regulasi yang membatasi kewenangan Pemprov Kaltim dalam membiayai perguruan tinggi secara langsung. Namun, Pemprov Kaltim telah menemukan solusi dengan mengelola program melalui Biro Kesra dan bekerja sama dengan perbankan untuk penyaluran dana. Meskipun terdapat kendala, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana.

Aspek mandatori anggaran pendidikan juga akan dipertimbangkan dalam perhitungan dana Gratispol. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan akses pendidikan di Kaltim.

Koordinasi yang intensif dengan perguruan tinggi juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemprov Kaltim akan memastikan bantuan UKT diberikan sesuai ketentuan dan bukan dalam bentuk hibah, melainkan melalui skema kerja sama yang terstruktur dan transparan. Dengan demikian, diharapkan program Gratispol dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa Kaltim.

Sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum, akan menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang sama tentang program ini. Dengan demikian, diharapkan program Gratispol dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.