Gubernur Banten Tekankan Pengelolaan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, demi mewujudkan visi "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi".
Gubernur Banten, Andra Soni, memberikan penegasan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat Banten. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi pimpinan kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu (2/3).
Dalam keterangannya di Serang, Senin (3/3), Gubernur Andra Soni menekankan bahwa APBD merupakan milik rakyat, bukan milik OPD atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus dimaksimalkan untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Banten. Ia menegaskan, "Kita pastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu milik rakyat, bukan milik OPD maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Maka gunakan itu sebaik-baiknya untuk rakyat."
Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Prioritas utama adalah penyelesaian urusan-urusan wajib pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menambahkan, "Tujuan APBD adalah bagaimana bisa melayani rakyat dengan baik. Salah satunya adalah urusan-urusan wajib yang harus bisa diselesaikan, termasuk juga infrastruktur."
Optimalisasi Peran OPD dan BUMD
Gubernur Andra Soni juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Ia berharap seluruh kepala OPD dan BUMD Pemprov Banten dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengedepankan prinsip melayani, bukan dilayani. "Saya selalu sampaikan, bahwa tugas kita melayani bukan dilayani. Maka saya harap hal itu dapat dipraktikkan dengan baik," jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur juga membahas visi "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi", yang ditegaskannya bukan hanya visi pribadi, melainkan visi bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Banten. Visi ini akan diwujudkan melalui berbagai program unggulan, seperti Program Sekolah Gratis, Banten Sehat, dan program-program lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebagai langkah awal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Gubernur menekankan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Jadi bukan sifatnya seremonial, tapi benar-benar langkah awal kita dalam perbaikan. Dan tadi ada komitmen bersama pemerintah ini adalah pemerintah bersih, tidak korupsi," katanya.
Program Prioritas 100 Hari Ke Depan
Gubernur Andra Soni mengungkapkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari ke depan. Program-program tersebut antara lain peluncuran program sekolah gratis, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk SMK, serta peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan Pemprov Banten. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Banten untuk mengelola APBD secara transparan dan akuntabel, diharapkan visi "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi" dapat terwujud. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Banten.
Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Andra Soni berharap tercipta sinergi dan kebersamaan antara seluruh OPD dan BUMD dalam mewujudkan program-program tersebut. Komitmen untuk membangun Banten yang lebih maju, adil, dan merata, serta bebas dari korupsi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten.
