Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Banten Dorong Konektivitas Antar-OPD untuk Pembangunan Efektif
Gubernur Banten Dorong Konektivitas Antar-OPD untuk Pembangunan Efektif

Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong konektivitas antar-OPD untuk memastikan pembangunan yang efektif dan merata di Provinsi Banten, dengan fokus pada sinergi program dan percepatan realisasi sejumlah program unggulan.

RPJMD Banten: Parameter Kinerja Daerah dan Masyarakat Menuju Banten Maju
RPJMD Banten: Parameter Kinerja Daerah dan Masyarakat Menuju Banten Maju

Gubernur Banten menetapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai tolok ukur kinerja perangkat daerah dan masyarakat, demi mewujudkan visi "Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi".

DPRD Banten Pangkas Rp71 Miliar Anggaran Perjalanan Dinas, Bentuk Dukungan Inpres Efisiensi
DPRD Banten Pangkas Rp71 Miliar Anggaran Perjalanan Dinas, Bentuk Dukungan Inpres Efisiensi

DPRD Banten pangkas anggaran perjalanan dinas anggota sebesar Rp71 miliar dan anggaran sosialisasi Rp60 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Inpres efisiensi belanja daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan
Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan

Gubernur Banten dan BPKP Provinsi Banten jalin sinergi untuk memperkuat pengawasan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mewujudkan Banten yang lebih maju, adil, dan bebas korupsi.

Gubernur Banten Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Jalin Koordinasi dengan DJPB
Gubernur Banten Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Jalin Koordinasi dengan DJPB

Gubernur Banten, Andra Soni, mengunjungi DJPB untuk mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pendidikan gratis dan sekolah unggulan.

Gubernur Banten Tekankan Pengelolaan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Gubernur Banten Tekankan Pengelolaan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, demi mewujudkan visi "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi".

Pemkab Bogor Efisiensikan Anggaran: Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen
Pemkab Bogor Efisiensikan Anggaran: Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkab Bogor menyusun konsep efisiensi anggaran mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen dan pengalihan anggaran ke sektor prioritas.

Efisiensi APBD Banten Rp1,2 Triliun: Layanan Publik Tetap Terjaga?
Efisiensi APBD Banten Rp1,2 Triliun: Layanan Publik Tetap Terjaga?

Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun pada APBD 2025, namun memastikan pelayanan publik tetap terprioritaskan.

Pemkot Batam Hemat Anggaran Rp60 Miliar, Layanan Publik Terjamin
Pemkot Batam Hemat Anggaran Rp60 Miliar, Layanan Publik Terjamin

Pemerintah Kota Batam berhasil melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025 melalui efisiensi berbagai pos belanja, tanpa mengurangi layanan publik dan kesejahteraan honorer.

Pemkot Tangerang Pangkas Belanja Perjalanan Dinas 50 Persen
Pemkot Tangerang Pangkas Belanja Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkot Tangerang mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sekaligus membatasi belanja kegiatan seremonial dan non-esensial lainnya.

Gubernur Banten Terpilih Andra Soni Prioritaskan Rekonsiliasi Jelang Pelantikan
Gubernur Banten Terpilih Andra Soni Prioritaskan Rekonsiliasi Jelang Pelantikan

Gubernur Banten terpilih, Andra Soni, fokus pada rekonsiliasi dengan berbagai pihak, termasuk rival politiknya, untuk mendukung program prioritas seperti sekolah gratis dan efisiensi APBD.

Bantul Pangkas Anggaran: Fokus Kesejahteraan Rakyat
Bantul Pangkas Anggaran: Fokus Kesejahteraan Rakyat

Pemkab Bantul segera memangkas anggaran dinas yang dinilai kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mengikuti arahan Presiden dan Inpres untuk efisiensi belanja negara, dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.