Gubernur Kalsel Bertekad Copot Kepala Dinas Tak Kompeten
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan komitmennya untuk mencopot kepala dinas yang dinilai tidak kompeten dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, dengan tegas menyatakan akan mencopot kepala dinas yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (4/3), dalam agenda Pidato Perdana Gubernur Kalsel. Hal ini disampaikan Muhidin sebagai bentuk komitmennya dalam membangun daerah dengan mengutamakan kinerja dan pelayanan publik yang optimal.
Muhidin menekankan pentingnya evaluasi kinerja para kepala dinas. Ia menyatakan, "Kami akan lihat kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalau memang tidak bagus langsung kita ganti." Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh perangkat daerah di Kalsel berjalan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses asesmen dan seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemprov Kalsel. Proses seleksi ini juga telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri dan BKN, mendapatkan izin dan dukungan penuh untuk melakukan perombakan di jajaran kepala dinas.
Perombakan dan Rotasi Kepala Dinas
Muhidin menjelaskan bahwa pencopotan kepala dinas tidak hanya terbatas pada mereka yang dinilai tidak kompeten. Ia juga akan melakukan rotasi jabatan untuk menempatkan kepala dinas pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Tim panitia seleksi akan terus melakukan evaluasi dan melakukan perombakan jika diperlukan.
Kriteria kepala dinas yang ideal, menurut Muhidin, adalah mereka yang loyal, pintar, dan berakal baik. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang lebih baik. "Sesuai permintaan Mendagri, kepala dinas harus loyal dan pintar, kemudian kepala dinas harus berakal yang baik untuk melayani masyarakat dan membangun daerah menjadi lebih baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya kehadiran dan partisipasi aktif kepala dinas dalam rapat-rapat penting bersama legislatif. Ia akan memberikan evaluasi dan teguran kepada kepala dinas yang tidak memberikan perhatian serius terhadap kegiatan tersebut. Kehadiran dalam rapat dianggap penting sebagai bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.
Evaluasi Kinerja dan Kolaborasi Antar Lembaga
Muhidin menegaskan bahwa evaluasi kinerja kepala dinas akan terus dilakukan secara berkala. Ia meminta DPRD Kalsel untuk melaporkan jika ada kepala dinas yang tidak memberikan perhatian serius pada pembahasan penting di DPRD. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Gubernur untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Pernyataan Gubernur Kalsel ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan mencopot kepala dinas yang tidak kompeten dan melakukan rotasi jabatan, diharapkan kinerja pemerintahan di Kalsel akan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Kalsel dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Proses seleksi dan rotasi jabatan ini diharapkan dapat menghasilkan jajaran kepala dinas yang kompeten, loyal, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
Ketegasan Gubernur Muhidin dalam hal ini memberikan sinyal positif bagi upaya peningkatan kualitas pemerintahan di Kalimantan Selatan.
