Gubernur Maluku Desak Efisiensi APBD Kota Ambon: Fokus Kinerja, Bukan Sekadar Angka
Gubernur Maluku meminta Pemkot Ambon melakukan efisiensi APBD 2025 sesuai Instruksi Presiden, dengan tetap memprioritaskan kinerja dan pelayanan publik.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk segera menerapkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Permintaan ini disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku, Jasmono, dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon pada Selasa, 4 Juli 2024. Desakan ini didasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam penyelenggaraan APBN dan APBD tahun 2025.
Arahan pemerintah pusat tersebut menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk mengubah cara berpikir dan bertindak dalam pengelolaan anggaran. Pemkot Ambon diminta untuk mengelola anggaran secara lebih efisien, namun tetap memastikan tercapainya kinerja pemerintahan yang optimal dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini ditekankan sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyesuaian APBD. Ia berharap Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon dapat duduk bersama untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap komposisi dan struktur APBD. Proses ini harus memastikan bahwa target dan sasaran pembangunan, serta pelayanan publik, tetap terfokus dan terukur kinerjanya.
Efisiensi APBD: Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
Gubernur Lewerissa menekankan pentingnya fokus pada hasil dan dampak nyata dari setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Bukan hanya sekadar memenuhi angka-angka dalam anggaran, tetapi juga memastikan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Efisiensi yang dimaksud bukanlah pengurangan anggaran secara sembarangan, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada.
Ia juga mengingatkan pentingnya legitimasi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Eksekutif dan legislatif memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kerja sama yang harmonis dan saling mendukung antara kedua lembaga ini sangat krusial dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD.
Pengalaman dan pembelajaran selama orientasi kepemimpinan, termasuk selama kegiatan retret, juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran birokrasi Pemkot Ambon untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, integritas, komitmen, akuntabilitas, inovasi, dan sinergitas kerja.
Dukungan Penuh untuk Kepemimpinan Baru
Gubernur meminta dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk DPRD Kota Ambon, Forkopinda, instansi vertikal, TNI/Polri, Sekretaris Daerah (Sekda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon, bagi kepemimpinan baru di Kota Ambon. Dukungan ini dinilai penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi APBD dan tercapainya tujuan pembangunan Kota Ambon.
Dengan adanya dukungan penuh dari semua pihak, diharapkan proses penyesuaian APBD dapat berjalan lancar dan menghasilkan anggaran yang lebih efisien namun tetap efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Gubernur berharap agar Pemkot Ambon dapat menyusun kembali APBD dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil harus terukur dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemkot Ambon perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan dan penganggaran agar tercipta sinergi dan partisipasi yang optimal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Pentingnya Kolaborasi dan Transparansi
Kolaborasi yang erat antara Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon sangat penting dalam proses penyesuaian APBD. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus diutamakan agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Dengan demikian, diharapkan APBD Kota Ambon dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
