Gubernur NTT Sesalkan Aksi Pungli di Sumba Barat Daya yang Rusak Citra Pariwisata
Gubernur NTT menyayangkan aksi pungli terhadap wisatawan di Sumba Barat Daya yang mencoreng citra pariwisata Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena, menyayangkan insiden yang menimpa wisatawan di desa wisata Ratenggaro, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Peristiwa pemalakan yang viral di media sosial tersebut dinilai sangat merugikan citra pariwisata NTT. Melkiades menekankan pentingnya pembenahan segera agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Melkiades menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menangani masalah ini. Ia berharap kejadian di Ratenggaro menjadi pelajaran berharga dan yang terakhir kalinya terjadi di NTT. “Kami harapkan ini menjadi yang terakhir kalinya, karena merusak nama pariwisata di NTT khususnya di Sumba,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah video seorang YouTuber dan influencer, JajagokelilingIndonesia, viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia dan timnya mengalami praktik pungutan liar (pungli) saat mengunjungi desa wisata Ratenggaro. Mereka dimintai sejumlah uang dengan nominal yang tidak wajar, bahkan saat melintasi jalan yang telah diperbaiki oleh warga setempat.
Evaluasi Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas
Gubernur Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya evaluasi tata kelola pariwisata berbasis komunitas di NTT. Menurutnya, pengelolaan pariwisata di desa wisata adat seperti Ratenggaro harus melibatkan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat terkait pembagian hasil yang jelas. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata dan tidak melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
Melkiades juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pariwisata. Tata kelola yang jelas dan terstruktur akan mencegah terjadinya praktik pungutan liar dan memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pariwisata digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. “Selain itu tata kelolah musti jelas, dan juga dicari permasalahan kayak yang terjadi di SBD itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur NTT telah menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata NTT, Noldi Pellokila, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata SBD serta dinas-dinas pariwisata di kabupaten lain yang memiliki potensi serupa dengan Ratenggaro. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi terbaik dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.
Dukungan Pemerintah untuk Pariwisata NTT
Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pariwisata di seluruh wilayahnya. Dukungan ini meliputi peningkatan infrastruktur, promosi pariwisata, serta pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim pariwisata yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga NTT dapat menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga citra pariwisata NTT. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pariwisata merupakan sektor penting yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya dukungan yang komprehensif dari pemerintah dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan kejadian seperti di Ratenggaro tidak akan terulang kembali. NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, dan potensi ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.
Insiden pungutan liar di Sumba Barat Daya menjadi tamparan keras bagi pariwisata NTT. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pariwisata berbasis komunitas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan adalah kunci untuk memulihkan citra pariwisata NTT dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
