Gunungkidul dan Densus 88 Cegah Radikalisme Lewat Edukasi
Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan Densus 88 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di wilayah tersebut.
Kerja sama Pemkab Gunungkidul dan Densus 88 dalam mencegah radikalisme menjadi sorotan. Jumat lalu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, resmi bekerja sama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Tujuannya mulia: mencegah dan memberantas penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat Gunungkidul.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menjelaskan pertemuan dengan Densus 88 ini bertujuan untuk merencanakan sosialisasi besar-besaran. Sosialisasi ini tidak hanya menyentuh isu radikalisme, namun juga terorisme dan ideologi-ideologi berbahaya yang dapat mengancam keamanan dan kerukunan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan Densus 88 yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan ancaman terorisme di Indonesia.
Harapannya, edukasi dari Densus 88 akan memberikan pencerahan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat Gunungkidul. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai.
Kompol Bimo, perwakilan Densus 88, menyampaikan bahwa timnya baru saja menyelesaikan sosialisasi selama enam hari kepada para guru di seluruh kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi ini difokuskan untuk memberikan imunitas kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh paham-paham intoleran.
Kompol Bimo juga mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang tidak valid, terutama di era digital saat ini. Penyebaran paham intoleran, jelasnya, kini sangat masif, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Ia menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah masuknya paham-paham intoleran.
Lebih lanjut, Kompol Bimo menyatakan bahwa materi sosialisasi yang telah diberikan kepada para guru akan diperluas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk memastikan pesan pencegahan radikalisme sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kerja sama ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat bersinergi dalam menanggulangi ancaman radikalisme. Edukasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah penyebaran paham-paham yang dapat memecah belah bangsa.
