Hanya Tiga Daerah, Mengapa Pembentukan Satgas MBG Papua Barat Masih Minim? BGN Dorong Percepatan!
Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak percepatan pembentukan Satgas MBG Papua Barat di seluruh distrik. Mengapa baru tiga daerah yang membentuknya dan apa dampaknya?
Badan Gizi Nasional (BGN) menyuarakan desakan kuat kepada pemerintah distrik di Papua Barat untuk segera membentuk tim pengawas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, hanya tiga distrik yang telah membentuk satuan tugas (satgas) tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan optimalisasi program nasional ini.
Perwakilan BGN untuk Provinsi Papua Barat, Erika Vionita, mengungkapkan bahwa Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak adalah tiga distrik yang telah menunjukkan komitmen ini. Namun, distrik-distrik lain seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama, serta bahkan pemerintah provinsi Papua Barat sendiri, belum membentuk satgas pengawasan.
Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi, distrik, dan kota untuk membentuk satgas khusus. Pembentukan satgas ini krusial guna memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Urgensi Pembentukan Satgas Pengawasan MBG
BGN memiliki mandat untuk mendorong seluruh distrik di Papua Barat agar segera merealisasikan pembentukan satgas pengawasan MBG. Erika Vionita menyatakan bahwa BGN secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk rencana pertemuan dengan Wakil Kepala Distrik Manokwari.
Satgas ini memiliki peran vital dalam mengawasi implementasi program di lingkungan sekolah, memastikan makanan yang disalurkan sesuai standar gizi. Selain itu, mereka juga bertugas melacak dan menjangkau penerima manfaat non-siswa, seperti ibu hamil dan balita, yang juga menjadi bagian dari sasaran program MBG.
Keberadaan satgas diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pelaksana program di lapangan dengan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi cepat demi kelancaran penyaluran makanan bergizi.
Dampak Positif dan Tantangan Program MBG di Lapangan
Meskipun masih menghadapi tantangan dalam pembentukan satgas, Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan dampak positif di kalangan penerima manfaat. Erika Vionita melaporkan bahwa respons dari siswa dan pihak sekolah sangat baik, bahkan seringkali ada ungkapan terima kasih atau permintaan menu dari siswa kepada petugas pencuci piring.
Namun, implementasi program juga menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala Distrik Manokwari, Mugiyono, menyebutkan bahwa Manokwari membutuhkan 19 SPPG, tetapi saat ini baru tersedia sembilan unit. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan fasilitas pendukung.
Antusiasme dari sektor swasta dalam membantu pengelolaan dapur untuk program ini patut diapresiasi. BGN sendiri telah memulai persiapan untuk pembangunan tiga SPPG tambahan di Manokwari. Hal ini diharapkan dapat memperluas cakupan program dan menjangkau lebih banyak anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
Langkah Konkret dan Harapan ke Depan
BGN terus berkomitmen untuk memastikan seluruh distrik di Papua Barat memahami pentingnya pembentukan Satgas MBG. Pertemuan dan sosialisasi intensif akan terus dilakukan untuk mempercepat proses ini, mengingat manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif berbagai pihak, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan optimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan status gizi anak-anak dan kelompok rentan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pembentukan Satgas MBG adalah langkah awal yang fundamental untuk mencapai tujuan mulia tersebut.
