Implementasi Suplai Gas Industri Butuh Perbaikan, Kata Waketum Kadin

Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti kendala implementasi suplai gas bagi industri di Indonesia, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan membutuhkan perbaikan kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan keprihatinannya terkait implementasi kebijakan suplai gas bagi industri di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa sejumlah pelaku industri, bahkan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, mengalami kesulitan mendapatkan pasokan gas yang memadai. Hal ini disampaikan berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 10 Mei 2024.

Saleh Husin mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya sekadar kendala distribusi, tetapi juga menyangkut mekanisme penetapan harga gas industri. Beliau bahkan menyarankan Presiden untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai industri pengguna gas agar dapat memahami situasi di lapangan secara langsung. "(Saya) sangat berharap Bapak Presiden Prabowo coba sesekali sidak ke industri-industri pengguna gas secara diam-diam, sehingga dapat mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi," ujar Saleh Husin.

Kesulitan akses terhadap pasokan gas yang cukup ini berdampak signifikan terhadap operasional dan produktivitas industri dalam negeri. Hal ini tentu menghambat upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Oleh karena itu, solusi komprehensif dan segera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Kendala Suplai Gas Industri: Antara Harga dan Ego Sektoral

Menurut Saleh Husin, salah satu kendala utama adalah keengganan penyuplai gas untuk menerima penetapan harga oleh pemerintah pusat. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan sektoral masing-masing daripada dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional. "Jadi ego sektoralnya masih sangat kuat dan mereka tidak berpikir dampaknya secara nasional, hanya berpikir sektornya saja," tegas Saleh Husin. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.

Beberapa anggota Kadin yang bergerak di bidang industri telah melaporkan kesulitan mereka dalam mendapatkan alokasi gas, meskipun pabrik mereka berada di kawasan industri besar. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan alokasi gas yang perlu segera diperbaiki. Pemerintah perlu memastikan agar pasokan gas tersedia secara adil dan merata bagi seluruh pelaku industri.

Permasalahan ini bukan hanya sebatas masalah teknis, tetapi juga menyangkut koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait. Koordinasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan suplai gas berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk peninjauan kembali regulasi terkait, peningkatan transparansi dalam alokasi gas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan pasokan gas yang memadai merupakan faktor krusial bagi pertumbuhan industri dan perekonomian nasional. Kendala suplai gas seperti yang diungkapkan oleh Saleh Husin dapat menghambat investasi, mengurangi produktivitas, dan pada akhirnya menurunkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi sangat mendesak. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dan efektif untuk memastikan ketersediaan gas bagi industri, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan penyuplai gas.

Keberhasilan dalam mengatasi kendala suplai gas akan berdampak positif terhadap iklim investasi, daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius menangani masalah ini dan mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, permasalahan suplai gas ini menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi, koordinasi yang baik, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.