Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Sistem Pembayaran Asing, Redam Kritik AS
Menko Airlangga Hartarto tegaskan Indonesia terbuka untuk kerja sama sistem pembayaran asing seperti Mastercard dan Visa, menanggapi kritik AS terkait QRIS.
Jakarta, 25 April 2024 - Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya bermitra dengan operator sistem pembayaran asing, termasuk Mastercard dan Visa. Hal ini disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai tanggapan atas kritik pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kritik tersebut muncul karena pemerintah AS menilai QRIS membatasi operator sistem pembayaran asing untuk bersaing di Indonesia. Pernyataan Menko Airlangga disampaikan melalui konferensi pers daring terkait perkembangan negosiasi perdagangan Indonesia-AS pada Jumat lalu. Ia menekankan bahwa perusahaan AS terbuka untuk masuk atau berpartisipasi di bagian depan sistem, yang berarti menciptakan level playing field bagi semua pihak.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah mengajukan keluhan terhadap sistem pembayaran Indonesia, khususnya kebijakan QRIS, karena dianggap kurang melibatkan pemangku kepentingan global. Keluhan ini tertuang dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional tentang Hambatan Perdagangan Asing 2025 yang dirilis pada 31 Maret lalu. USTR menyatakan bahwa perusahaan AS, termasuk bank dan penyedia layanan pembayaran, "tidak diberi informasi tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada dengan cara yang paling lancar."
Tanggapan Pemerintah Indonesia atas Kritik AS
Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia saat ini fokus pada peningkatan daya saing sektor industri nasional melalui teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan hijau. Upaya ini, menurut Airlangga, sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan perdagangan global.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung perkembangan sistem pembayaran di Indonesia.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk operator sistem pembayaran asing, untuk memastikan sistem pembayaran di Indonesia dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran internasional dan memberikan kemudahan bagi wisatawan asing dan pelaku bisnis internasional.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kebijakan QRIS
QRIS, sebagai sistem pembayaran digital nasional, bertujuan untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan sistem pembayaran. Oleh karena itu, pemerintah terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan operator sistem pembayaran asing untuk memastikan integrasi yang lancar antara QRIS dan sistem pembayaran internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.
Dengan demikian, pernyataan Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan persaingan yang sehat dalam sektor sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap masukan dan kritik konstruktif dari negara lain, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem pembayaran nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ke depan, diharapkan akan lebih banyak kolaborasi dan dialog antara pemerintah Indonesia dan operator sistem pembayaran asing untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih baik dan terintegrasi secara global.
