Insentif Pemerintah untuk Industri yang Kurangi Emisi Karbon
Pemerintah Indonesia menyiapkan insentif bagi industri yang mendukung pengurangan emisi karbon, seperti yang tercantum dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), untuk mendorong transisi energi dan mencapai target bauran energi terbarukan.
Karawang, Jawa Barat, 2 November 2023 - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan insentif menarik bagi pelaku industri yang aktif berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini tengah dibahas.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani, menyatakan bahwa salah satu poin penting dalam RUU ini adalah pemberian insentif kepada industri dan badan usaha yang berupaya mengurangi emisi. Insentif ini akan diberikan melalui skema ekonomi karbon. "Salah satu pasal pentingnya adalah semua industri dan badan usaha yang berupaya melakukan pengurangan emisi akan mendapatkan insentif melalui carbon economic value," jelas Eniya dalam keterangan pers di Karawang, Selasa (2/11).
Rincian Insentif dan Dukungan Pemerintah
Meskipun detail teknis mengenai besaran dan jenis insentif masih akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan setelah RUU EBET disahkan, komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada industri yang melakukan dekarbonisasi sangat jelas. Eniya menekankan bahwa pasal ini bertujuan untuk mendorong para pelaku industri di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan transisi energi yang berkelanjutan.
Sebagai contoh nyata komitmen pemerintah, Eniya menyinggung pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di tahun 2018. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merangsang perkembangan ekosistem kendaraan listrik dan mendukung transisi energi nasional. Pemerintah berharap langkah-langkah serupa akan terus dilakukan untuk berbagai sektor industri lainnya.
Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Institut untuk Pembaruan Layanan Publik (IESR) juga turut menyuarakan pentingnya pembaruan kebijakan energi dan mendorong dekarbonisasi industri untuk mencapai target bauran energi terbarukan. IESR menilai bahwa pencapaian target bauran energi terbarukan dan penurunan emisi sektor energi secara signifikan membutuhkan pembaruan kebijakan, termasuk Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
IESR juga menekankan pentingnya integrasi target pengurangan emisi dan skema dukungan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan RUU EBET yang final. Dengan kata lain, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, sangat krusial dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.
Kesimpulan: Menuju Masa Depan Energi Berkelanjutan
Inisiatif pemerintah untuk memberikan insentif kepada industri yang mengurangi emisi karbon merupakan langkah signifikan dalam upaya mencapai target bauran energi terbarukan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kejelasan regulasi dan mekanisme insentif yang terukur akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Langkah-langkah konkret seperti pembangunan SPKLU dan komitmen untuk merumuskan peraturan turunan yang jelas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong dekarbonisasi industri. Partisipasi aktif dari sektor swasta sangat penting untuk keberhasilan program ini, dan diharapkan insentif yang ditawarkan akan mampu menarik investasi dan mendorong inovasi di bidang energi terbarukan.
