Pajak Karbon: Menkeu dan MenLH Sepakat Bahas Implementasi
Menteri Lingkungan Hidup (Hanif) akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terkait implementasi pajak karbon di Indonesia, sebagai bagian penting dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) akan bahas pajak karbon dengan Menkeu
Senin lalu, di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan rencana koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, terkait implementasi pajak karbon di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan usai peluncuran perdagangan karbon internasional di Bursa Efek Indonesia.
Hanif menyatakan kesiapannya untuk segera berkomunikasi dengan Menkeu. Pernyataan ini menyusul pernyataannya sebelumnya yang menekankan pentingnya pajak karbon sebagai instrumen dalam implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia.
Menurutnya, investasi besar di Indonesia didominasi oleh investor internasional. Pajak karbon dinilai penting untuk mendorong dan mengingatkan investor agar ikut berpartisipasi dalam percepatan perdagangan karbon Indonesia.
Payung Hukum dan Potensi Perdagangan Karbon
Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Namun, skema implementasinya masih dalam tahap pengembangan.
Potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Target pengurangan emisi akan difokuskan pada sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use/IPPU).
Kesimpulan
Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan menjadi langkah krusial dalam implementasi pajak karbon di Indonesia. Pajak karbon diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam upaya Indonesia mencapai target penurunan emisi GRK dan mendorong investasi berkelanjutan.
