Jaksel Terima Usulan Pembangunan Jalan dan Saluran Air di Musrenbang Petogogan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menerima 15 usulan pembangunan, termasuk jalan dan saluran air, dalam Musrenbang Kelurahan Petogogan 2025 untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kehidupan warga.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyambut positif usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Petogogan. Usulan yang diajukan warga Petogogan ini difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut, khususnya pada pembangunan jalan dan saluran air.

Kepala Subanppeda Jakarta Selatan, Ahmad Saelani, menyatakan bahwa total 15 usulan telah diterima. Delapan di antaranya merupakan usulan fisik, sementara enam lainnya adalah usulan non-fisik. Usulan fisik tersebut, yang meliputi pembangunan jalan dan saluran air, menjadi prioritas utama dalam Musrenbang ini. Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap perbaikan infrastruktur di lingkungan mereka.

Usulan Pembangunan Infrastruktur di Petogogan

Usulan pembangunan jalan dan saluran air ini menjadi bukti nyata partisipasi aktif warga Petogogan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan adanya usulan ini, diharapkan pembangunan di Kelurahan Petogogan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Saelani menambahkan, "Usulannya sangat baik, program prioritas juga sudah diurutkan dengan benar untuk diajukan ke tingkat kecamatan. Jadi saya rasa optimis pembangunan berjalan dengan baik." Pernyataan ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap kelancaran proses pembangunan dan dampak positifnya bagi warga Petogogan.

Partisipasi Warga dalam Musrenbang

Lurah Petogogan, Nina Permata, menjelaskan bahwa dari 15 usulan yang diajukan, satu usulan tidak diakomodir, delapan usulan direkomendasikan, dan enam usulan lainnya diarahkan untuk diajukan langsung kepada Suku Dinas teknis terkait. Proses penyaringan usulan ini menunjukkan adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam Musrenbang.

Nina menambahkan, "Aspirasi warga sudah dituangkan dengan baik, harapannya ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga." Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan aspirasi warga dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Musrenbang sebagai Wadah Partisipasi

Musrenbang Kelurahan Petogogan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Subanppeda Jakarta Selatan, Lurah Petogogan, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam proses perencanaan dan pembangunan. Musrenbang ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya.

Dengan adanya usulan pembangunan jalan dan saluran air ini, diharapkan kualitas infrastruktur di Kelurahan Petogogan akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif bagi kehidupan warga, seperti peningkatan aksesibilitas, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan usulan ini akan menjadi contoh baik bagi kelurahan lain dalam melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Proses Musrenbang ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kesimpulan

Musrenbang Kelurahan Petogogan 2025 telah berhasil menampung aspirasi warga, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Penerimaan usulan pembangunan jalan dan saluran air menunjukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Proses ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.