Jalan Rusak di Semarang: Ombudsman Jateng Desak Perbaikan Cepat
Ombudsman Jateng turun tangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait jalan rusak di Semarang, mendesak perbaikan segera dan penandaan bahaya untuk mencegah kecelakaan.
Semarang, 14 Februari 2024 - Kondisi jalan rusak di Kota Semarang menjadi sorotan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan yang berlubang dan membahayakan pengendara telah diperiksa langsung oleh tim Ombudsman, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan. Insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa akibat menghindari jalan berlubang semakin memperkuat urgensi penanganan masalah ini.
Peninjauan Lapangan dan Temuan Ombudsman
Tim Ombudsman Jateng melakukan peninjauan lapangan pada Jumat lalu, memfokuskan pemeriksaan pada Jalan Prof. Dr. Hamka di Kecamatan Ngaliyan dan Jalan Moch. Ikhsan di Kecamatan Mijen. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Sabarudin Hulu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan yang membahayakan. Di Jalan Prof. Dr. Hamka, ditemukan beberapa lubang yang telah ditambal sementara, namun masih banyak lubang lain yang hanya diberi tanda sederhana dan belum diperbaiki. Kondisi di Jalan Moch. Ikhsan bahkan lebih memprihatinkan, dengan lubang jalan yang belum ditandai sama sekali.
Ombudsman Jateng telah meminta keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polrestabes Semarang terkait kondisi jalan dan langkah-langkah yang akan diambil. Menurut Sabarudin Hulu, respons dan tindakan cepat sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jalan rusak sesuai amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Desakan Perbaikan dan Penandaan Jalan Rusak
Selain perbaikan jalan, Ombudsman Jateng juga menekankan pentingnya penandaan jalan rusak sebagai langkah preventif. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penandaan yang memadai akan memberikan peringatan dini kepada pengendara agar lebih berhati-hati dan mencegah kecelakaan. Kejadian tewasnya warga yang terlindas truk karena menghindari jalan berlubang di Jalan Yos Sudarso pada Selasa, 11 Februari 2024, menjadi bukti nyata betapa pentingnya langkah pencegahan ini.
Ombudsman Jateng mendesak Pemerintah Kota Semarang dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera merespon kondisi jalan rusak ini. Tidak hanya perbaikan, tetapi juga penandaan yang memadai untuk melindungi keselamatan pengguna jalan. Lambannya perbaikan jalan bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan nyawa.
Pengawasan Berkelanjutan
Ombudsman Jateng menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan perbaikan jalan di Kota Semarang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Sabarudin Hulu menyampaikan bahwa penyelenggaraan jalan, baik nasional, provinsi, maupun kota, merupakan pelayanan publik yang vital dan membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman, DPRD, dan masyarakat.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pemeliharaan infrastruktur jalan yang memadai. Kerusakan jalan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi keselamatan pengguna jalan. Perbaikan dan penandaan jalan yang cepat dan tepat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga.
Kesimpulan
Kasus jalan rusak di Semarang ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memastikan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi semua. Perbaikan jalan yang tertunda dan kurangnya penandaan jalan yang memadai dapat berakibat fatal. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan keselamatan publik.
