Ombudsman Jateng Awasi Perbaikan Jalan Rusak di Semarang: Jalan Manyaran-Gunung Pati Jadi Fokus
Ombudsman Jateng mengawasi perbaikan jalan rusak di Kota Semarang, khususnya ruas Jalan Manyaran-Gunung Pati, setelah menerima aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang membahayakan pengguna jalan.
Jalan rusak di Kota Semarang, khususnya ruas Jalan Manyaran-Gunung Pati, kembali menjadi sorotan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut perbaikan jalan tersebut setelah menerima banyak aduan dari masyarakat. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan Pemerintah Kota Semarang memenuhi kewajibannya dalam menyediakan infrastruktur jalan yang aman dan layak bagi pengguna jalan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Siti Farida, menyatakan bahwa timnya telah melakukan pemeriksaan pada Kamis (20/2) dan Jumat (21/2) untuk memonitor komitmen Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dalam menangani keluhan masyarakat. Pemeriksaan difokuskan pada ruas jalan yang membentang dari depan Masjid Jami Ummul Mukminin Aisyah, melewati Resto Nggembel Asri hingga Terminal Gunung Pati, yang merupakan jalur wisata Ngrembel yang cukup ramai.
Kondisi jalan yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, menjadi alasan utama pengawasan ini. "Jalan rusak mulai di depan Masjid Jami Ummul Mukminin Aisyah, Resto Nggembel Asri sampai Terminal Gunung Pati telah ada perbaikan di beberapa titik," ungkap Siti Farida. Namun, Ombudsman Jateng memastikan akan terus memonitor perkembangan perbaikan jalan tersebut.
Perbaikan Jalan dan Kewajiban Pemerintah Kota Semarang
Ombudsman Jateng menekankan pentingnya perbaikan jalan sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal. Jalan yang baik dan terawat merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, dan mendukung sektor pariwisata seperti di jalur wisata Ngrembel. Siti Farida menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang wajib merespons cepat setiap laporan kerusakan jalan.
Hal ini, menurutnya, sesuai dengan amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jika memang dibutuhkan waktu untuk proses pengadaan dalam perbaikan jalan, Pemkot Semarang wajib memberikan rambu atau tanda peringatan atas jalan rusak tersebut sebagai langkah sementara, sesuai Pasal 24 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Sekali lagi kami tekankan bahwa Pemerintah Kota Semarang wajib merespons dengan cepat untuk segera memperbaiki jalan yang rusak," tegas Siti Farida. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Jateng bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Monitoring Berkelanjutan Ombudsman Jateng
Ombudsman Jateng berkomitmen untuk terus memantau perkembangan perbaikan jalan di Kota Semarang. Tim Ombudsman akan melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara efektif dan tuntas. Selain itu, Ombudsman juga akan terus menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan infrastruktur lainnya.
"Kami akan terus memonitoring perkembangan terkait tindak lanjut perbaikan atas jalan rusak ini dalam beberapa waktu ke depan," kata Farida. Komitmen Ombudsman Jateng ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk lebih responsif dan proaktif dalam menangani masalah infrastruktur jalan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Dengan adanya pengawasan dari Ombudsman Jateng, diharapkan perbaikan jalan di Kota Semarang dapat segera diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh pengguna jalan.
Langkah-langkah yang diambil Ombudsman Jateng ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam mengawal hak-hak masyarakat dan memastikan pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang optimal. Perbaikan infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
