DPRD Jateng Desak Perbaikan Jalan Pantura Rusak: Antisipasi Dampak Negatif

DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah pusat segera memperbaiki jalan rusak di jalur Pantura Nasional untuk mengantisipasi dampak negatif yang lebih luas, terutama terkait anggaran yang berkurang dan truk overdimensi.

Jalan Pantura Rusak, DPRD Jateng Desak Pemerintah Segera Bertindak

Kerusakan jalan di jalur Pantura Jawa Tengah menjadi sorotan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di jalur nasional tersebut. Desakan ini disampaikan menyusul laporan kerusakan jalan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang.

Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Soleh, menjelaskan bahwa surat dari DPU Kabupaten Batang telah diteruskan ke Kementerian PUPR dan Pemprov Jateng. Penanganan kerusakan jalan akan bergantung pada kewenangannya. Jika kewenangan perbaikan berada di Pemprov Jateng, maka akan diserahkan ke Dinas Bina Marga. Namun, jika jalan tersebut masuk kategori jalan nasional, maka kewenangan perbaikan ada pada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR.

Soleh menambahkan, berkurangnya anggaran Kementerian PUPR sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu kendala. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan jalan nasional, termasuk Pantura, karena perannya yang vital bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Faktor Kendaraan Overdimensi dan Overload

Masalah kerusakan jalan Pantura juga dipicu oleh kendaraan-kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan (overdimensi dan overload). Meskipun pemerintah telah membangun jalan tol sebagai alternatif, namun banyak truk yang tetap memilih jalur Pantura. Hal ini diduga karena biaya tol yang relatif tinggi dibandingkan dengan uang saku yang dimiliki para sopir truk.

Kondisi ini menciptakan dilema. Sopir truk seringkali memilih jalur Pantura karena pertimbangan ekonomi, sementara kondisi jalan yang kurang memadai semakin memperparah kerusakan. Jalan Pantura yang sudah rapuh semakin cepat rusak akibat beban berlebih dari truk-truk tersebut.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Perbaikan jalan Pantura membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama untuk jalan nasional, sementara pemerintah daerah berperan dalam pengawasan dan koordinasi. Koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR, Pemprov Jateng, dan pemerintah kabupaten/kota di sepanjang jalur Pantura sangat penting untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan secara efektif dan efisien.

Selain itu, penegakan aturan terhadap kendaraan overdimensi dan overload juga perlu diperketat. Hal ini tidak hanya untuk melindungi infrastruktur jalan, tetapi juga untuk keselamatan pengguna jalan. Peningkatan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Desakan DPRD Jateng terhadap perbaikan jalan Pantura merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kerusakan jalan yang parah tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan. Solusi jangka panjang, termasuk penegakan aturan terhadap kendaraan overdimensi dan overload, serta pengelolaan anggaran yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan serupa di masa mendatang.