Jembatan Ambruk di Nias Barat, Gubernur Sumut Janji Bangun Kembali Tahun Ini

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menjanjikan pembangunan kembali jembatan yang ambruk di Nias Barat akibat banjir, dengan perkiraan anggaran Rp40 miliar dan waktu pengerjaan 9-10 bulan.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Jembatan utama di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara ambruk pada 6 Maret 2024 akibat diterjang banjir. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, langsung meninjau lokasi dan memastikan pembangunan kembali jembatan tersebut. Pembangunan dijadwalkan dimulai dalam beberapa bulan ke depan dan diperkirakan akan memakan waktu 9-10 bulan dengan anggaran sekitar Rp40 miliar. Ambruknya jembatan ini mengakibatkan terganggunya akses mobilitas dan distribusi barang dan jasa bagi 97 dari 105 desa di Nias Barat. Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan efisien.

Setelah meninjau lokasi jembatan yang ambruk di Nias Barat, Minggu (10/3), Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan komitmennya untuk segera membangun kembali infrastruktur vital tersebut. Beliau menekankan pentingnya akses konektivitas bagi masyarakat Nias Barat dan memastikan pembangunan akan menjadi prioritas. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi masyarakat yang terdampak akibat ambruknya jembatan tersebut.

Keputusan untuk memprogramkan pembangunan jembatan ini diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Sumut dan Bupati Nias Barat. Rapat tersebut membahas detail anggaran yang dibutuhkan dan rencana pelaksanaan pembangunan. Kecepatan respon pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini menunjukkan keseriusan dalam mengatasi dampak bencana alam dan memastikan kelancaran akses masyarakat.

Pembangunan Jembatan dan Jalan Alternatif

Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa pembangunan jembatan diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp40 miliar dan akan memakan waktu 9-10 bulan. Selain pembangunan jembatan, Pemprov Sumut juga akan memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 60 kilometer dari Simpang Miga sampai Sirombu, dengan anggaran sekitar Rp350 miliar. Proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur di Nias Barat secara menyeluruh.

Sebelum pembangunan jembatan dimulai, Pemprov Sumut akan terlebih dahulu mengevaluasi beberapa alternatif jalan yang dapat digunakan masyarakat sebagai akses sementara. Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pembangunan berlangsung. Pemilihan jalan alternatif yang tepat akan menjadi prioritas utama guna meminimalisir dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat.

Diskusi mengenai jalan alternatif telah dilakukan bersama masyarakat setempat. Beberapa opsi telah dipertimbangkan, dan pemerintah akan memilih opsi yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak Ambruknya Jembatan

Bupati Nias Barat, Ellyunus Waruwu, menjelaskan bahwa jembatan yang ambruk merupakan akses utama bagi masyarakat Nias Barat. Putusnya jembatan tersebut berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

Meskipun tidak ada korban jiwa, ambruknya jembatan tersebut berdampak pada 97 dari 105 desa di Nias Barat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya jembatan tersebut bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan kembali jembatan ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan perawatan infrastruktur agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pembangunan kembali jembatan di Nias Barat merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan anggaran yang cukup besar dan waktu pengerjaan yang telah ditetapkan, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.