Kabar Gembira: Ribuan Honorer Ponorogo Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Tanpa Tes!

Ribuan honorer di Ponorogo berpeluang diangkat menjadi PPPK paruh waktu tanpa seleksi ulang. BKPSDM Ponorogo tengah mengusulkan skema ini sebagai solusi bagi tenaga non-ASN.

Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kini memiliki harapan baru. Mereka diusulkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Usulan ini datang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Langkah strategis ini bertujuan memberikan kepastian status bagi para honorer. Terutama bagi mereka yang belum berhasil mendapatkan formasi dalam rekrutmen PPPK sebelumnya. Proses pengusulan ini diklaim akan dilakukan tanpa perlu mengikuti tes ulang.

Ahmad Zamroni, Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, mengonfirmasi hal tersebut. Usulan ini berdasarkan surat resmi terkait pendataan tenaga honorer yang diterima pihak BKPSDM. Ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga non-ASN di daerah tersebut.

Mekanisme Pengusulan dan Jumlah Honorer Terdata

BKPSDM Ponorogo saat ini sedang mendata honorer yang belum mendapatkan formasi PPPK. Data awal menunjukkan jumlah honorer yang masuk pendataan berkisar antara 1.700 hingga 1.800 orang. Angka ini dihimpun dari basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, data juga mencakup honorer yang sebelumnya tidak lolos seleksi PPPK. Ahmad Zamroni menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis. Proses verifikasi data masih terus berlangsung untuk memastikan akurasi.

Jika usulan ini terealisasi, para honorer tidak perlu lagi mengikuti seleksi ulang. Mereka akan langsung diangkat dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) paruh waktu. Ini tentu mempermudah proses transisi status kepegawaian.

Skema Gaji dan Jenis Tenaga Honorer

Terkait skema gaji PPPK paruh waktu, Zamroni menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap formulasi. Penentuan besaran gaji akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik.

Mayoritas tenaga honorer yang terdata di Ponorogo adalah tenaga teknis. Meskipun demikian, terdapat juga tenaga pendidik dan kesehatan yang masuk dalam pendataan ini. Diversifikasi jenis tenaga menunjukkan cakupan yang luas.

Pihak BKPSDM Ponorogo berharap mekanisme PPPK paruh waktu ini dapat menjadi solusi konkret. Ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan status ribuan honorer yang telah lama mengabdi. Namun, untuk waktu pelaksanaan dan petunjuk teknis lebih lanjut, mereka masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.