Kalbar Fokus Edukasi Cegah Karhutla: Perda Jadi Acuan Utama
Pemprov Kalbar prioritaskan edukasi dan pencegahan karhutla, memanfaatkan Perda No. 1 dan 2 Tahun 2022 sebagai acuan utama, alih fokus dari perkebunan ke lahan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar rapat koordinasi untuk membahas mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut difokuskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat tersebut pada Jumat, 28 Februari 2024 di Pontianak. Pembahasan utama berpusat pada edukasi masyarakat dan penerapan Perda yang telah ada sebagai langkah efektif menekan angka karhutla.
Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengendalian karhutla menjadi landasan utama. Kedua perda ini akan menjadi acuan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mendeteksi potensi kebakaran dini, dan memastikan penanggulangan maksimal sebelum api membesar. Harisson menekankan pentingnya penerapan efektif kedua perda ini untuk menekan jumlah kebakaran, terutama di lahan masyarakat.
Pergeseran pola kebakaran dari perkebunan ke lahan masyarakat menjadi perhatian utama. Setelah penerapan sanksi pidana dan perdata, perkebunan lebih berhati-hati dalam membuka lahan. Oleh karena itu, strategi baru difokuskan pada edukasi dan pendekatan khusus kepada masyarakat agar memahami pentingnya membuka lahan secara bertanggung jawab dan menghindari pembakaran liar, terutama di lahan gambut.
Edukasi Masyarakat: Pilar Utama Pencegahan Karhutla
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa edukasi masyarakat menjadi fokus utama strategi mitigasi karhutla. Pemprov Kalbar menyadari bahwa biaya pemadaman kebakaran sangat besar jika api sudah meluas, sehingga pencegahan dinilai lebih efektif dan ekonomis. Sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan LSM.
Pemprov Kalbar akan menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pencegahan karhutla. Harisson menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Sosialisasi akan diintensifkan di daerah rawan karhutla.
Selain edukasi, pemantauan hotspot akan diperkuat. Kesiapan personel pemadam kebakaran juga akan ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam patroli dan pemantauan di daerah rawan kebakaran juga akan didorong secara aktif.
Perda sebagai Landasan Hukum dan Edukasi
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 menjadi acuan utama dalam upaya pencegahan karhutla. Perda Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, sementara Perda Nomor 2 Tahun 2022 mengatur pengendalian karhutla. Kedua perda ini memberikan landasan hukum dan pedoman bagi masyarakat dalam membuka lahan dan mencegah kebakaran.
Harisson menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 menekankan pentingnya metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, Perda Nomor 2 Tahun 2022 mengatur secara detail tentang larangan pembakaran lahan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Kedua perda ini akan menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Penerapan kedua Perda ini secara efektif diharapkan dapat menekan angka karhutla di Kalimantan Barat. Edukasi yang intensif dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Pencegahan, Bukan Pelarangan
Harisson menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melarang masyarakat bercocok tanam. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik pembukaan lahan dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan pertanian, namun tetap menekankan pentingnya keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Dengan mengutamakan edukasi dan penerapan Perda yang ada, Pemprov Kalbar berharap dapat menekan angka karhutla di masa mendatang. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam upaya ini. Pencegahan yang efektif akan mengurangi kerugian ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
