Kalbar Percepat Swasembada Pangan Berbasis Lokal: Strategi Hadapi Ketidakpastian Global
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal guna menghadapi ketidakpastian global dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pontianak, 14 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) serius dalam upaya mencapai swasembada pangan. Langkah nyata diambil melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL). Rakor ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025.
Percepatan Penganekaragaman Pangan Lokal
Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, memimpin rakor tersebut. Beliau menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan strategi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Selain itu, rakor juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi program tersebut di lapangan. Rakor ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan rekomendasi guna penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama dalam upaya ini. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024 ini bertujuan memperkuat sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Kalbar di sektor pangan.
Swasembada Pangan: Pendekatan Sistematis dan Terpadu
Gubernur Harisson menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terpadu dalam memperkuat swasembada pangan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi kunci utama. Sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program. Pemprov Kalbar menyadari pentingnya langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ketahanan pangan.
Percepatan dan optimalisasi penganekaragaman pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan berbagai sektor, baik swasta maupun masyarakat, sangat krusial. Konflik global yang sedang terjadi berpotensi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama.
Kekayaan Sumber Daya Alam dan Tantangan Geopolitik
Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini menjadi potensi besar namun juga tantangan tersendiri di tengah isu geopolitik global. Negara-negara penghasil beras seperti India, Vietnam, dan Thailand mulai membatasi ekspor mereka. Hal ini semakin menguatkan urgensi kemandirian pangan Indonesia.
Gubernur Harisson juga mengingatkan pentingnya penggunaan data yang valid dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait RAD P3BPSDL. Setiap kebijakan dan strategi harus berbasis data, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil akan lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan swasembada pangan.
Kesimpulan
Pemprov Kalbar melalui rakor ini menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Langkah ini merupakan strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian global dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Kolaborasi dan penggunaan data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.
