Kantor Gubernur Jateng Kini Jadi 'Rumah Rakyat', Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Layanan Publik Lebih Dekat
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat untuk mendekatkan layanan publik dan mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pengaduan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai "Rumah Rakyat". Inisiatif ini diluncurkan pada Senin di Semarang, bertujuan untuk mendekatkan layanan publik dan memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat Jawa Tengah dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Langkah ini menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pemerintah yang lebih mudah dan responsif. Pembukaan Rumah Rakyat ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
"Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekda, tetapi kantor ini kami gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat mengadukan segala permasalahan yang ada," ungkap Gubernur Ahmad Luthfi dalam peluncuran program tersebut. Beliau menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi permasalahan yang dihadapi.
Rumah Rakyat merupakan simbol nyata kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. Tujuan utama inisiatif ini adalah menyerap aspirasi, mengidentifikasi masalah aktual, merumuskan solusi bersama, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.
Layanan Rumah Rakyat dan Aksesibilitas
Layanan Rumah Rakyat berlokasi di lantai satu Kantor Gubernur Jawa Tengah. Jadwal operasionalnya adalah Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan Jumat pukul 07.00-14.00 WIB. Bagi masyarakat di daerah yang jauh dari Semarang, layanan serupa tersedia di kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Solo, Pati, dan Banyumas.
Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui daring. Website ppid.jatengprov.go.id dan dinas terkait menyediakan platform online untuk pengaduan. Nomor WhatsApp (WA) 08112773393 juga tersedia selama 24 jam untuk menerima pengaduan masyarakat. Semua dinas telah diinstruksikan untuk merespon pengaduan dengan cepat dan efektif.
"Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kami siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota," tegas Gubernur Ahmad Luthfi, menekankan komitmen pemerintah untuk menangani semua pengaduan yang masuk.
Dialog Publik dan Partisipasi Masyarakat
Rumah Rakyat juga akan menjadi wadah dialog publik antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masyarakat. Dialog ini direncanakan akan diadakan setiap bulan dengan topik yang relevan dan aktual. Sebagai contoh, pada peluncuran program, dialog difokuskan pada isu pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.
"Guru, siswa, orang tua, dan siapapun, boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Hari berikutnya nanti bisa nelayan, petani, dan siapapun," jelas Gubernur Ahmad Luthfi, menunjukkan komitmen untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam dialog dan pemecahan masalah.
Dengan adanya program ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Jawa Tengah. Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Ke depannya, diharapkan program Rumah Rakyat akan semakin efektif dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan rakyat Jawa Tengah. Pendekatan yang proaktif dan responsif ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pembangunan daerah.
